Marak Aksi Protes, Pemerintah Militer Putus Akes Internet di Myanmar

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah militer Myanmar memutus akses internet di negara tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan. Pemutusan akses internet di Myanmar dilakukan seiring maraknya aksi protes di sana.

Mengutip laman The Verge, Jumat (2/4/2021), penutupan akses internet ini dilakukan dua bulan setelah pemerintah junta militer melakukan kudeta terhadap pemimpin sah Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Laporan Reuters menyebut, penutupan akses internet ini berlaku bagi seluruh penyedia layanan internet broadband. Sementara, perintah terpisah melarang internet seluler di malam hari tetap berlaku.

Perintah tersebut diberikan oleh militer kepada badan telekomunikasi negara. Kendati demikian, tidak ada alasan resmi yang dipublikasikan terkait penutupan akses internet ini.

Kelompok advokasi yang fokus pada akses internet NetBocks mengkonfirmasi bahwa akses internet di Myanmar telah diputus.

Konten ini tidak tersedia karena preferensi privasi Anda.
Perbarui pengaturan Anda di sini untuk melihatnya.

"Update: layanan data seluler diputus di Myanmar selama 18 hari, internet terbatas dipulihkan dari jam 9 pagi Kamis (1 April 2021) waktu setempat, setelah 46 malam berturut-turut diputus pasca-kudeta. Platform online pun sangat dibatasi," cuit NetBlocks di Twitter pada 1 April 2021.

Kekerasan dan Pemutusan Akses Internet

Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021).  Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)
Seorang pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi (kanan) yang ditahan dan presiden Win Myint saat demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar pada Sabtu (6/2/2021). Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk melawan kudeta. (YE AUNG THU / AFP)

Begitu juga dengan lembaga pendukung kebebasan berekspresi Myanmar yang menyatakan layanan internet kabel tidak akan diaktifkan begitu juga dengan internet seluler dari perusahaan telko.

Konten ini tidak tersedia karena preferensi privasi Anda.
Perbarui pengaturan Anda di sini untuk melihatnya.

Laporan The Washington Post menyebut, saat ini, protes terhadap pemerintah militer terus dilakukan. Pemerintah militer menanggapinya dengan meningkatkan pengawasan total dan langkah-langkah sensor.

Laporan yang sama menyebut, pemerintah militer juga melakukan langkah kekerasan yang disebut-sebut telah menewaskan lebih dari 500 orang dan ribuan lainnya ditangkap sejak Februari 2021.

Akses Diputus Agar Dunia Tak Tahu

Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di dekat api selama demonstrasi di kotapraja Dala, Yangon, Myanmar (27/3/2021).  Kepala junta Myanmar menggunakan kesempatan Hari Angkatan Bersenjata untuk mencoba membenarkan penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. (AP Photo)
Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di dekat api selama demonstrasi di kotapraja Dala, Yangon, Myanmar (27/3/2021). Kepala junta Myanmar menggunakan kesempatan Hari Angkatan Bersenjata untuk mencoba membenarkan penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Pemutusan akses internet kini telah mencapai tingkat keparahan baru. Perusahaan telekomunikasi diperintahkan untuk mematikan berbagai layanan internet seperti data seluler, roaming, dan WiFi publik untuk jangka waktu berbeda.

Upaya pemutusan akses internet dan platform digital dilakukan untuk menghentikan pengorganisasian dan mencegah warga Myanmar, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia agar tidak menyiarkan apa yang terjadi di lapangan ke seluruh dunia.

Selain pemadaman komunikasi dan kekerasan fisik, militer Myanmar juga dilaporkan menggunakan drone pengintai, perangkat peretasan telepon (termasuk alat peretasan iPhone buatan Eropa), dan software untuk membobol keamanan komputer pribadi sebagai bagian dari serangan digital yang meluas.

(Tin/Ysl)