Mardani: Investasi di Pulau Komodo untuk Apa? Cuma Untungkan Swasta

Agus Rahmat, Eka Permadi
·Bacaan 2 menit

VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritisi rencana pembangunan resor mewah destinasi wisata Pulau Rinca yang masuk Taman Nasional Pulau Komodo.

Pembangunan ini menjadi polemik dan menjadi perbincangan banyak pihak, karena dikhawatirkan justru akan merusak keaslian dari pulau yang dihuni oleh satwa komodo tersebut.

“Investasi swasta di Pulau Komodo untuk apa? Promosinya Wonderful Indonesia, tapi warga lokal tidak dapat apa-apa. Yang untung investor swasta,” tulis Mardani dalam akun twitter @MardaniAliSera yang di kutip VIVA, Selasa, 27 Oktober 2020.

Baca juga: Ramai Save Komodo, PUPR: Proyek Jurassic Park Tetap Lindungi Komodo

Anggota DPR RI ini menambahkan, sebaiknya sebagai Taman Nasional Komodo dibiarkan apa adanya. Tidak disentuh oleh pembangunan seperti yang direncanakan. Sehingga keasrian dan kondisinya tetap alami.

“Biar saja Pulau Komodo tetap liar, karena di situ letak keindahannya. Ada atau tidaknya resort mewah, Pulau Komodo tetap cantik,” katanya.

Seperti diketahui, Pulau Rinca yang berada di Taman Nasional Komodo menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Di mana Kementerian PUPR melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Selanjutnya, untuk melindungi Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site UNESCO yang memiliki Outstanding Universal Value (OUV), Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan Ditjen Cipta Karya melaksanakan penataan kawasan Pulau Rinca dengan penuh kehati-hatian.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama pada 15 Juli 2020.

Koordinasi dan konsultasi publik yang intensif terus dilakukan, termasuk dengan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya komodo.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

"Adapun perencanaan itu meliputi penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi," jelas Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Oktober 2020. (ase)