Mardani Maming Datangi KPK Usai Masuk DPO, Ini Penjelasannya

Merdeka.com - Merdeka.com - Mardani Maming mendatangi KPK. Dia menegaskan, bukan melarikan diri. Dia kaget ketika KPK memasukkan dirinya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Hari Selasa, 26 Juli 2022, saya dinyatakan DPO. Padahal saya sudah mengirimkan surat dan konfirmasi ke penyidik akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022," tegas Mardani di KPK, Kamis (28/7).

KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai buron. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu dinilai tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan penyidik KPK hingga dua kali.

"Saya di sini sesuai janji saya, surat saya ke KPK tanggal 25. Bahwa saya akan hadir tanggal 28. Dan diterima sama KPK tanggal 25 dan sesuai janji saya, saya akan hadir tanggal 28," tegas dia.

mardani maming di kpk
mardani maming di kpk

©2022 Merdeka.com/istimewa

"Saya juga bingung tanggal 25 suratnya masuk, tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO. Padahal saya sudah mengirim surat dan koordinasi sama tim penyidik bahwa saya akan hadir tanggal 28," ujar Maming.

Diketahui, KPK menjadwalkan Maming untuk diperiksa pertama kali setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 14, Juli lalu. Namun, Maming tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan praperadilan.

Kemudian, KPK melakukan panggilan kedua yang dilayangkan pada 21 Juli. Namun, Maming kembali absen.

Hingga pada 25 Juli KPK melalukan jemput paksa terhadap Maming. Akan tetapi, upaya itu tak membuahkan hasil karena Maming tidak berada di apartemennya.

KPK merasa heran dan mempertanyakan alasan kuasa hukum Bendaraha Umum PBNU Mardani H Maming, yang melayangkan surat penundaan pemeriksaan pada 25 Juli 2022.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan tahap kedua pada 21 Juli. Namun sayangnya, Mardani H Maming kembali mangkir dari panggilan.

Padahal, Ali mengakui, setiap surat panggilan, KPK selalu mencantumkan kontak atau nara hubung untuk memudahkan pihak yang dipanggil melakukan konfirmasi.

"Kalau memang benar ada surat yang dikirim oleh pihak pengacara tersangka tersebut, mengapa baru dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 dan disampaikan bahwa tersangka akan hadir pada tanggal 28 Juli 2022?" kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/7).

Lebih lanjut, terkait surat yang dikirimkan kuasa hukum tersangka dugaan suap Mardani H Maming itu, KPK akan memeriksa apakah surat tersebut telah diterima pihaknya atau belum. Sebab, penerimaan surat di KPK berjalan secara birokratis.

Ia juga menegaskan, KPK akan menangani perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang ada.

"Namun demikian, kami akan cek dan pastikan kebenaran surat tersebut, dikirim kapan dan diterima oleh siapa di KPK, karena tentu adminstrasi persuratan di KPK juga ada mekanisme birokrasinya seperti halnya di lembaga lain," ucapnya. [rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel