Mari Elka Pangestu di Demo Wartawan Manggarai Barat

Laporan Wartawan Pos Kupang, Jumal Hauteas

TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO--Wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), melakukan aksi damai di depan Hotel La Prima-Labuan Bajo, Jumat (2/7/2012). Aksi ini dilakukan, setelah para wartawan dilarang untuk meliput kegiatan penandatanganan Memorandun of Understanding (MoU) antara Pemkab Mabar, dan Tourism Management Organisation (TMO), yang disaksikan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu di hotel tersebut.

Aksi ini dilakukan dengan membawa dua lembar karton berwarna kuning, dengan tulisan 'tanda tangan MoU sembunyi-sembunyi, ada apa?' dan Menteri Pariwisata RI dan Pemda Mabar, lecehkan wartawan, yang dipegang di depan lobi La Prima Hotel, saat Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula, Wakil Bupati (Wabup) Mabar, Drs. Gasa Maksimus, M. Si., Sekda Mabar, Mbon Rofinus, SH., M. Si., Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, dan semua undangan, keluar dari dalam hotel, dan akan berangkat ke SMKN 1 Labuan Bajo, untuk mengunjungi kegiatan pelatihan guru bahasa inggris untuk tujuan pariwisata.

Para wartawan merasa dilecehkan, karena saat akan meliput penandatanganan MoU antara Pemkab Mabar dan TMO, wartawan tidak diperkenankan masuk, dan bahkan sempat 'diusir' oleh protokoler dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mengaku hanya menjalankan perintah atasannya. Bahwa yang boleh masuk dalam acara tersebut sebanyak 15 orang, sesuai dengan kursi yang disediakan.

Hal inilah yang kemudian mendorong opara wartawan untuk kembali dan menyiapkan perlengkapan demo, berupa dua buah karton kuning dengan tulisan mempertanyakan ada rahasia apa yang disembunyikan dalam MoU tersebut, sehingga wartawan lokal dilarang untuk meliput kegiatan tersebut. Padahal di dalam ruangan ada tiga wartawan media nasional, yakni Kompas, Jakarta Post, dan Antara. "Kalau mereka (Kompas, Jakarta Post, dan Antara, Red), bisa masuk, kenapa kami (wartawan lokal), tidak dilibatkan?," tanya kontributor Metro Tv, Jhon Lewar.

Ketua Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB), Hans Bataona, kepada Pos Kupang, Jumat (20/7/2012), usai aksi, menguraikan, aksi ini dilakukan PWMB Mabar, karena tindakan membatasi wartawan untuk meliput kegiatan publik melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999, Tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kami dari PWMB Mabar, akan terus melakukan aksi damai hingga hari Senin (23/7/2012), mendatang, di semua kegiatan yang dilakukan Pemkab Mabar, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Mabar," tegas Bataona.

Menyangkut isi MoU yang ditandatangani oleh Pemkab Mabar, dan TMO, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Mabar, Bastian, yang dikonfirmasi Pos Kupang, di kompleks La Prima Hotel, Jumat (20/7/2012), menguraikan, sesungguhnya dari isi MoU itu sendiri, tidak ada hal spesifik yang berfisat rahasia untuk ditutupi dari akses media. Karenanya, dirinya juga heran, mengapa insan pers dilarang meliput kegiatan tersebut.

"Dari substansinya, tidak ada yang bersifat rahasia. Saya juga mendapatkan undangan resmi, tetapi sempat ditolak untuk masuk, sehingga saat saya diijinkan masuk, acaranya sudah berjalan separuh," jelas Bastian.

"Uang ini sebenarnya dari siapa, karena saya tadi tanda tangan daftar hadir dikasih. Tetapi saya tidak tahu, apakah ini uang dari Pemda atau dari mana," jelas Ketua Assita, Teodorus Hamun, sambil menunjukkan uang yang ada di dalam sebuah amplop putih senilai Rp 150.000,-

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisbudpar) Mabar, Ir. Theodorus Suardi, M. Si., Sekretaris Daerah (Sekda) Mabar, Mbon Rofinus, SH., M. Si., dan Kabag Umum Setda Mabar, Melki Nurdin., yang dikonfirmasi wartawan di Philemon Restaurant, mengaku pasrah dengan keadaan ini, dengan alasan semua undangan sudah diatur oleh protokoler kementrian, sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak, termasuk mengakomodir reporter media massa lokal, baik media cetak dan elektronik untuk meliput kegiatan kunjungan rombongan menteri ke Pulau Rinca maupun Pulau Komodo besok.

"Memang undangannya terbatas, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa," jelas Suardi, saat dimintai penjelasan oleh Sekda Mabar, Mbon Rofinus, SH., M. Si., di Philemon Restaurant, Jumat (20/7/2012).

Mendapatkan penjelasan tersebut, Sekda Rofinus hanya mengamininya, dan tidak bisa berbuat banyak. "Kalau demikian dari protokoler, kita akan lihat. Memang kuota mereka dari kementrian terbatas, tetapi kita akan usahakan untuk bisa mengakomodir teman-teman wartawan lokal dalam kunjungan besok (Sabtu, 21/7/2012), ke Pulau Komodo," urai Rofinus.

Kabag Umum Setda Mabar, yang juga membawahi sub bagian kehumasan Pemkab Mabar, Melki Nurdin, kepada Pos Kupang, Jumat (20/7/2012), juga mengaku pihaknya hanya mengatur soal makan malam bersama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula., bersama Wakil Bupati Mabar, Drs. Gasa Maksimus, M. Si., dan pejabat serta muspida Mabar, di rumah jabatan (Rujab), Bupati Mabar, Jumat (20/7/2012) malam.

"Kami hanya urus acara makan malam bersama sebentar malam. Sedangkan yang lainnya, kami juga tidak tahu. Karena semuanya sudah diurus oleh protokoler," urai Nurdin. *

Berita Terkait :

  • Ada Pegawai Lapas Terlibat, Silakan Lapor Saya 13 menit lalu
  • Pringsewu Berpeluang Sebagai DOB Terbaik 23 menit lalu
  • BNI Beri Cashback 6,6 Persen 30 menit lalu
  • Siswi SMA Berbuat Mesum di Hotel 38 menit lalu
  • 42 Ponsel di Lapas 1 jam lalu
  • Bina Marga Kekurangan Ratusan Mandor 1 jam lalu
  • Pelajar Kedapatan Keluyuran Dinihari Bawa Celurit 1 jam lal
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.