Maroko Dapat 'Hadiah' Ini dari AS Usai Jalin Hubungan dengan Israel

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Rabat - Pemerintah Amerika Serikat akan membuka konsulat diplomatik di Sahara Barat, wilayah sengketa yang diklaim Maroko, dan lebih lanjut memperkuat pengakuan Rabat atas area tersebut.

Rencana itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis 24 Desember 2020. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons AS terhadap Maroko yang baru-baru ini telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel --sebuah langkah yang sangat jarang terjadi sebelumnya dan dinilai mengubah status quo di kawasan.

"Dengan senang hati mengumumkan awal proses untuk mendirikan konsulat AS di Sahara Barat, dan peresmian pos kehadiran virtual segera berlaku!" Pompeo men-Tweet pada Kamis 24 Desember sore waktu setempat.

"Kami berharap dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, dan untuk melibatkan masyarakat di wilayah ini."

Kehadiran diplomatik virtual akan dikelola oleh Kedutaan Besar AS di Rabat Maroko dan akan berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan hari Kamis. Kementerian berencana untuk akhirnya mendirikan konsulat penuh di wilayah itu.

Tetapi, dengan Presiden terpilih Joe Biden mengambil alih Gedung Putih dalam hitungan minggu, tidak jelas bagaimana pemerintahannya akan mendekati masalah ini. Ned Price, juru bicara tim transisi Biden, menolak untuk berkomentar soal Maroko-Israel tersebut.

'Hadiah' Normalisasi Hubungan dengan Israel

Ilustrasi Bendera Israel dan Yerusalem (AFP)
Ilustrasi Bendera Israel dan Yerusalem (AFP)

Pengumuman itu muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan awal bulan ini bahwa AS akan mengakui klaim Maroko yang telah lama dipegang atas bekas wilayah Spanyol itu.

Hal tersebut sebagai bagian dari normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel.

Israel telah menjalin hubungan dengan sejumlah negara Arab pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump --perjanjian yang digembar-gemborkan sekutu presiden sebagai landasan warisan kebijakan luar negerinya.

Sebelum kesepakatan Israel-Maroko, kebijakan AS terhadap wilayah itu sejalan dengan Uni Eropa, PBB, dan Uni Afrika dalam menyerukan jalan bagi penentuan nasib sendiri untuk wilayah tersebut.

Sahara Barat adalah koloni Spanyol sampai pertengahan 1970-an, ketika Maroko menyerbu dan membangun kontrol de facto atas sebagian besar area yang berlangsung hingga saat ini. Maroko telah mengalami kebuntuan diplomatik dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang memproklamirkan diri, yang Front Polisario mempertahankan kendali atas sepotong tanah yang dekat dengan perbatasan Aljazair.

"Amerika Serikat menantikan peningkatan keterlibatan ini dan kami akan terus mendukung negosiasi politik untuk menyelesaikan masalah antara Maroko dan POLISARIO dalam kerangka rencana otonomi Maroko," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis 24 Desember 2020.

Pengakuan pemerintahan Trump atas klaim Maroko awal bulan ini dengan cepat menimbulkan tanda tanya, baik dari komunitas internasional ke dalam partainya sendiri. Senator Partai Republik Jim Inhofe menyebut perjanjian itu "mengejutkan dan sangat mengecewakan."

Mantan Menteri Luar Negeri AS James Baker mengutuk langkah itu pekan lalu karena langkah kedua negara merupakan aksi yang tidak perlu, melanggar status quo, dan menjadi sumber potensi konflik dengan sekutu strategis AS di Mediterania, khususnya Aljazair.

Simak video pilihan berikut: