Ma'ruf Amin Bahas Inpres Percepatan Pembangunan Papua, Apa Saja

Ezra Sihite, Reza Fajri
·Bacaan 1 menit

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan yang kondusif di Papua. Hal itu harus terjadi agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tidak terhambat.

Ma'ruf menyampaikan hal itu saat memimpin rapat membahas Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021.

"Oleh karena itu, saya minta melalui pertemuan ini kita dapat memastikan bahwa bidang polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020," kata Ma'ruf.

Terkait pelaksanaan Inpres tersebut, Ma'ruf ingin memastikan bahwa aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya dari pembangunan di Papua juga terkawal dan tertangani secara baik. Termasuk seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan.

"Isu-isu Polhukam yang dapat kita catat di sini termasuk isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional," ujar dia.

Ma'ruf meminta pelaksanaan amanat Inpres tersebut benar-benar dapat membangun kepercayaan dan merebut hati dan pikiran masyarakat Papua. Sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat," kata Ma'ruf.

Meskipun demikian, Ma'ruf mengakui kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

"Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," ujarnya.

Baca juga: Longsor, Kendaraan Besar Dilarang Melintas Tol Surabaya-Gempol