Marzuki Alie: Pembantaian Rakyat Mesir Tidak Dibenarkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pembantaian ribuan orang masyarakat sipil tidak bersenjata oleh militer Mesir menuai kecaman. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan apapun alasannya pembantaian seperti itu tidak bisa dibenarkan apalagi korbannya adalah rakyat Mesir sendiri.

“Apapun alasannya pembantaian seperti ini tidak bisa dibenarkan. Saya mengecam tindakan militer Mesir yang membantai rakyat Mesir tidak bersenjata. Kalau ada perbedaan hal maka sebaiknya diselesaikan dengan baik dan bukan dengan tindakan seperti ini,” ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Marzuki mengatakan kasus pembantaian masyarakat ini jauh lebih besar dibandingkan kasus sejenis di manapun.”Dari jumlah korban yang ribuan, ini bukan kasus kecil tapi sangat besar. Pelakunya pun jelas militer negara yang seharusnya melindungi rakyatnya,” katanya.

Marzuki mengingatkan agar kesalahan tidak diulangi dan para korban dapat dikuburkan sesuai dengan aturan agama. Masyarakat yang menjadi korban pembantaian militer di Mesir agar dikuburkan secara baik-baik.

"Sebagai umat Islam, kita harap Pemerintah Mesir memperlakukan korbannya dengan baik sesuai dengan hukum agama. Ya dikubur baik-baik sesuai aturan agama," katanya.

Sebagai Mantan Ketua Parlemen Negara-negara Organisasi Konferensi Islam, Marzuki menyayangkan kejadian ini. Mesir adalah salah satu negara yang sudah bertransformasi menjadi negara yang demokratis yang dibuktikan dengan pemilihan presiden yang demokratis.

Terkait lambannya respon pemerintah dan mengapa DPR lebih dulu merespon dibandingkan pemerintah, Marzuki menjelaskan semua pihak harus memahami perbedaan situasi yang dialami presiden sebagai seorang eksekutif, dan pejabat di Parlemen.

Dia mengambil contoh, di PBB, para eksekutif negara-negara anggota agak kurang bebas bersikap. Beda misalnya di organisasi dunia terkait parlemen seperti Internasional Parliamentary Union (IPU), dimana tak ada negara yang memiliki hak veto.

"IPU lebih bebas dan berdemokrasi tanpa hak veto, negara besar seperti Amerika Serikat saja sampai keluar dari situ. Di PBB beda, eksekutif lebih hati-hati menyampaikan sikap," ujar Marzuki.

Marzuki menegaskan bahwa dirinya segera menyurati Setjen organisasi OKI untuk segera mengadakan pertemuan membahas konflik dan pembantaian masyarakat Mesir oleh Militer negeri itu.

"Saya buat surat ke Sekjen OKI untuk melakukan rapat darurat parlemen OKI untuk ambil sikap atas kejadian di Mesir. Supaya suara masyarakat tak dibungkam dengan cara represif. Sikap Parlemen Indonesia jelas soal itu," kata Marzuki.

Baca Juga:

SBY Khawatir Pertumpahan Darah di Mesir Memburuk

Pembantaian di Mesir, Kenapa Dunia Internasional Diam

Tiga Wartawan Tewas Saat Pembubaran Demonstran Pro-Morsi

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.