Masih Pandemi Covid-19, Keputusan Menag Batalkan Ibadah Haji 2021 Tepat

·Bacaan 2 menit
Sejumlah jemaah saling jaga jarak saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di dalam Masjidil Haram saat melakukan rangkaian ibadah haji di Kota Suci Mekkah, Arab Saudi, Rabu (29/7/2020). Karena pandemi virus corona COVID-19, pemerintah Arab Saudi hanya membolehkan sekitar 10.000 orang. (AP Photo)

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka melindungi dan menjaga WNI di dalam maupun luar negeri, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi Covid-19. Salah satunya tidak memberangkatkan haji pada 2021 karena pandemi yang belum usai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah tepat. Meski demikian, memang hingga kini Pemerintah Saudi belum mengundang pihak Indonesia guna membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaran ibadah Haji 1442 H.

"Ini memang suatu keputusan tidak mudah yang diambil Pemerintah kita, dan ini juga cukup menyedihkan, dan ini juga tahun kedua Indonesia gagal memberangkatkan jemaah calon hajinya ke Tanah Suci. Meskipun demikian, kami dari Komisi VIII DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian Agama sendiri," sebut Politisi partai NasDem ini, dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Jumat (4/6).

Lisda menyampaikan, sebelumnya Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama sudah menyiapkan berbagai skenario untuk memberangkatkan jemaah haji asal Indonesia mulai dari persiapan kosumsi, infrastruktur, alat transportasi dan lainnya.

"Sebelumnya kita sudah menyiapkan skenario dari sekecil apapun untuk meberangkatkan CJH ini, kita juga siap seluruh jamaah untuk divaksin. Namun demikian ini semua tentu kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi sendiri, dan seperti kita ketahui hingga kini mereka belum mengumumkan dari negara mana saja yang bisa masuk dari 60 ribu jamaah katanya nanti yang boleh mengikuti ibadah haji tersebut," sebut Lisda.

Lisda berharap semua pihak tidak mengembangkan isu-isu yang menyesatkan atau berita-berita hoaks seputar penyelenggaraan haji ini

Lisda menilai, keputusan pemerintah untuk penyelamatan rakyat Indonesia dari penyebaran dan keterpaparan Covid-19 merupakan keputusan yang berat namun harus dilakukan. Dan keputusan ini juga menjelaskan nantinya tidak ada lagi yang akan memberikan harapan palsu untuk keberangkatan CJH ini.

"Untuk saat ini lebih baik kita berserah diri kepada Allah, tahun depan Insya Allah kiranya kita dapat melaksanakan ibadah haji lagi nantinya," katanya.

(*)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel