Masih PPKM level 4, Gubernur Edy Belum Izinkan Kota Medan PTM

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut. Pelaksanaan PTM akan berlaku mulai 1 September 2021.

Hal itu, berdasarkan Instruksi Gubernur Sumut, nomor : 188.54/39/INST/2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Wan Syaifuddin menjelaskan bahwa PTM terbatas ini hanya bisa diterapkan di daerah yang menerapkan PPKM level 2 dan level 3.

"Sementara pembelajaran di Kota Medan dan Pematangsiantar masih tetap dilaksanakan secara daring. Karena masih menerapkan PPKM level 4," kata Wan kepada wartawan di rumah dinas Gubernur di Kota Medan, Senin 30 Agustus 2021.

Wan juga mengungkapkan untuk sekolah-sekolah yang ada di kelurahan atau desa yang berstatus zona merah. Meski berada di daerah level 2 dan level 3, juga belum diperbolehkan menerapkan PTM sampai ada lampu hijau dari Satgas Penanganan COVID-19 setempat.

"Adapun pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan dengan kapasitas maksimal 50 persen, kecuali SLB, dan sejenisnya maksimal 62 persen sampai 100 persen dengan menjaga jarak satu setengah meter, dan maksimal lima peserta didik per kelas serta PAUD maksimal kapasitas 33 persen," jelas Wan.

PTM terbatas ini juga harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan. Kemudian, Kantin tidak diperbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang.

Sementara siswa yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol. Apabila salah seorang anggota keluarga di rumah terpapar COVID-19, siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

Adapun jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak dua kali seminggu, dan dua jam per hari dengan durasi 60 menit.

Kepala sekolah, guru dan tata usaha telah divaksin. Setiap rombongan belajar (kelas) maksimal diikuti 25% siswa dengan prinsip belajar secara bertahap.

Khusus pada satuan pendidikan yang berada di kelurahan/desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas, dan untuk sementara sekolah tersebut ditutup selama lima hari.

"Program belajar mengajar juga menerapkan kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan," tutur Wan.

Dia mengungkapkan, tanggung jawab pengawasan PTM terbatas ini juga diserahkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda dan Dinas Pendidikan sesuai kewenangan mereka masing-masing.

Pihak orang tua tidak diwajibkan mengikutkan anak-anak mereka pada PTM terbatas itu. "Mereka dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya," jelasnya.

Apabila sekolah yang ada belum bisa memenuhi syarat PTM terbatas seperti yang disebutkan di atas. Maka bisa mengacu pada keputusan bersama empat menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

"Satgas COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun daerah, termasuk perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan selain melakukan pengawasan, juga wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara PTM terbatas jika ditemukan kasus COVID-19 di satuan pendidikan," kata Wan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel