Masih Ragu Divaksin COVID-19? DPR: Jokowi Besok Perdana Disuntik

Dedy Priatmojo, Eka Permadi
·Bacaan 2 menit

VIVA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia yang telah memastikan kehalalan vaksin tersebut.

Namun masih ada keraguan sebagian masyarakat terkait vaksinasi yang akan di mulai besok, Rabu, 13 Januari 2021. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk menjawab keraguan masyarakat.

"Kita minta pemerintah terus melakukan sosialisasi dan menjaga kehati-hatian. Bagi yang masih ragu bisa mencermati terlebih dahulu sebelum ikut melakukan vaksinasi," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Meski masih ada keraguan, politikus partai Gerindra ini mengapresiasi kerja BPOM untuk memastikan keamanan vaksin serta mengantisipasi efek samping dari vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat. "Dan tanggal 13 Insya Allah Bapak Presiden akan perdana disuntik," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, Rabu, 13 Januari 2021. Setelah Jokowi dilanjutkan sejumlah perwakilan pejabat, tenaga kesehatan, dan figur publik.

"Kami (Sekretariat Presiden) sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tata cara vaksinasi," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa, 12 Januari 2021.

Bey mengatakan, pelaksanaan vaksinasi nanti akan disiarkan langsung secara virtual. "Besok saat penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari BPOM, Lucia Rizka Andalusia mengatakan bahwa efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3 persen. Hasil tersebut didapatkan dari jumlah kasus terinfeksi pada seluruh relawan di Bandung.

"Untuk penghitungan efficacy rate dari uji klinis di Bandung dengan subjek 1.600, dengan interim analisis sesuai dengan penghitungan statistik, kita menargetkan 25 kasus terinfeksi. Jadi angka 65,3 persen itu dari 25 kasus terinfeksi," ujarnya, dalam konferensi pers virtual, Senin, 11 Januari 2021.

Apabila program vaksinasi dimulai, pihak BPOM pun akan terus memberikan pemantauan akan efikasi tersebut. Dengan begitu, hasil efikasi akan terus dihitung.

"Nanti masuk ke dalam perhitungan terus ya pemantauan dari efikasinya. Nanti juga akan menunjukkan efektivitas vaksin tersebut pada saat sudah di populasi. Jadi sesudah program vaksinasi itu dilakukan," tuturnya lagi.

Baca juga: Kepala BNBP: Pemberian Vaksin Harus Pararel dengan Kedisiplinan