Masih Terapkan Kriteria Umur di PPDB 2021, DKI Dianggap Langgar Prinsip Keadilan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai melanggar prinsip keadilan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. Pasalnya Pemrov DKI masih menggunakan kriteria umur dalam proses tersebut.

"Pemprov DKI telah melanggar prinsip keadilan bagi anak-anak dalam proses seleksi dengan menerapkan kriteria umur," ujar Juru Bicara Suara Orangtua Peduli, Jumono dalam keterangan tulis, Jumat (21/5/2021).

Jumono menerangkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang mendesak agar Pemprov melakukan 4 langkah dalam melaksanakan PPDB, terutama untuk berpegang pada asas seleksi zonasi yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, bukan batasan administratif seperti RT (yang dilaksanakan tahun ini) atau RW (yang dilakukan tahun lalu).

Ia mengemukakan bahwa Pergub DKI Nomor 32/2021 yang memuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru muncul pada akhirnya muncul bertanggal 5 Mei 2021. Disusul dengan Kepgub DKI 608/2021 bertanggal 11 Mei 2021 yang berisi daftar Zona Sekolah untuk PPDB 2021.

Namun begitu, menurut Jumono saat ini aturan rinci tentang bagaimana perhitungan Indeks Prestasi pada Jalur Prestasi, dan diamanatkan oleh Pergub, belum beredar di masyarakat.

PPDB DKI sendiri dijadwalkan dimulai pada tanggal 7 Juni 2021 (SD, SMP, SMA, SMK). Namun hingga 20 Mei 2021, menurutnya masih banyak yang belum jelas.

"Ini terlihat dari ketidaksiapan para kepala sekolah pada waktu sosialisasi di sekolah-sekolah, ditandai dengan ketidakmampuan menjawab lebih dari apa yang tercantum pada naskah presentasi," ujarnya.

Pemprov DKI Abaikan Masukan

Massa dari Relawan PPDB DKI Jakarta 2020 duduk di depan karangan bunga yang terpajang di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/7/2020). Karangan bunga itu bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Anies Baswedan dan Kadisdik DKI terkait penerimaan siswa baru Jalur Zonasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Massa dari Relawan PPDB DKI Jakarta 2020 duduk di depan karangan bunga yang terpajang di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/7/2020). Karangan bunga itu bentuk kekecewaan terhadap Gubernur Anies Baswedan dan Kadisdik DKI terkait penerimaan siswa baru Jalur Zonasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Membaca isi Pergub DKI Nomor 32/2021 yang dilengkapi dengan Kepgub DKI 608/2021 dan Kepgub DKI 609/2021, Jumono menilai bahwa pemerintah daerah telah sewenang-wenang dalam PPDB 2021 ini.

"Pemprov DKI telah bertindak sewenang-wenang karena tidak menghiraukan berbagai masukan dan tidak belajar dari pengalaman buruk PPDB tahun lalu, dengan tetap berkeras 'mengukur umur bukan mengukur jarak' dalam menerjemahkan zonasi," tegasnya.

Pihaknya menganggap Pergub nomor 32/2021 dan aturan lainnya tentang PPDB berpotensi zalim dan tidak berkeadilan bagi anak dan orang tua untuk mengakses layanan pendidikan.

“PPDB DKI ini juga menghambat hak anak dalam memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun," ujar Jumono.

Pihaknya menuntut supaya Pemerintah Provinsi DKI merevisi Peraturan-peraturan pemerintah DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dengan sekolah.

"Bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini," tuntutnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel