Massa Demo Tolak Harga BBM Naik Padati Depan DPR, Kendaraan Mulai Tersendat

Merdeka.com - Merdeka.com - Massa dari berbagai elemen mulai memadati ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Gedung DPR. Mereka akan berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi itu membuat sejumlah ruas jalan mengarah ke DPR mulai tersendat karena adanya massa. Kemacetan mulai terlihat sejak di depan Jakarta Convention Center yang mengarah ke Slipi.

Kepolisian yang berjaga mengimbau kepada pengendara yang hendak melewati depan DPR untuk melewati jalur lain yang mengarah ke Senayan.

Pengendara yang ngotot melintas di depan gedung DPR khususnya roda empat terpaksa dialihkan melalui jalur Transjakarta Gatot Subroto sepanjang 600 meter dan keluar di ruas jalan lampu merah Slipi.

Sebelumnya, para pendemo dari elemen Buruh telah memenuhi kawasan DPR sejak pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang ditetepkan pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh mengatakan, Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).

Menurutnya, ribuan orang dari berbagai elemen buruh yang tersebar di kawasan Jabodetabek akan memadati depan gedung DPR. Mereka ingin pemerintah membatalkan dan mencabut aturan tentang kenaikan BBM tersebut.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tandas Ketua Partai Buruh.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini, Sabtu (3/9). Pengumuman kenaikan harga BBM langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet. [lia]