Mastel Sayangkan Kejagung Tidak Tanggapi Surat Menkominfo

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyayangkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak merespons surat klarifikasi dari Menkominfo terkait penyelenggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz antara PT Indosat Tbk dan anak usahanya PT Indosat Mega Media (IM2).

"Seharusnya Jaksa Agung merespon positif surat klarifikasi Menkominfo tersebut. Sebab, dalam surat tersebut terang benderang dijelaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 sudah sesuai perundang-undangan," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz antara PT Indosat Tbk dan anak usahanya PT Indosat Mega Media (IM2) yakni mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dan JS, salah satu petinggi perusahaan swasta.

Kejagung juga menyatakan ada kerugian negara dari hasil audit BPKP pada kasus korupsi tersebut yang mencapai angka Rp1,3 triliun.

Ia menyebutkan Menkominfo dalam surat itu menegaskan bahwa kerja sama penyelanggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz antara PT Indosat Tbk dan anak usahanya PT Indosat Mega Media (IM2) telah sesuai aturan dan surat itu dikirimkan secara resmi kepada Jaksa Agung pada Selasa, 13 November 2012.

Dikatakan, bila antar lembaga pemerintah sendiri sudah tidak ada saling percaya terhadap lembaga pemerintah lainnya, ini preseden buruk bagi negara ini.

"Bila antarlembaga negara sudah tidak memiliki cara kerja yang tidak kolegial, kasus ini harus diambil alih oleh Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Pasalnya, kata dia, industri telekomunikasi sangat berperan besar dalam perekonomian nasional. Bila kerja sama Indosat dan IM2 dianggap bersalah, maka kerja sama lebih dari 260 penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider) lain dengan pola kerja sama yang sama, juga akan terancam.

"Karenanya, Presiden harus menyelesaikan langsung kemelut kasus IM2 ini," katanya.

Terlebih lagi, menurut Setyanto, dalam kasus IM2 banyak kejanggalan. Dalam hal penetapan kerugian negara, misalnya. Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penetapan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dasar perhitungannya pun tidak jelas.

"Seharusnya BPKP melakukan audit investigasi secara transparan," kata Setyanto.

Hal tersebut agar nantinya akan dapat diketahui data dan fakta sesungguhnya, bahwa tidak ada unsur yang dilanggar dalam kerjasama Indosat dan IM2 dalam penyelenggaraan jasa internet 3G di frekuensi 2.1 GHz. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.