Masterplan Pembangunan Abaikan Aspek Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Kehormatan UNEP (Program Lingkungan PBB), Pavan Sukhdev, mengusulkan tiga faktor pendorong berjalannya ekonomi hijau di Indonesia. Pertama, modal alam berupa produktivitas usaha skala kecil, REDD+ (pengurangan emisi melalui program deforestasi dan degradasi hutan), perikanan, dan terumbu karang.

”Kedua, perkotaan, di mana modal manusianya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau,” kata Sukhdev ketika berbicara dalam lokakarya bertajuk Indonesia dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung 5-6 September di Jakarta. Ketiga, menurut Sukhdev, dunia usaha melalui reformasi kebijakan mikro.

Sukhdev yang merupakan penggagas ekonomi hijau memaparkan peran korporasi yang tiap tahunnya menghasilkan 60 persen dari GDP global. Tapi, kata penulis buku Corporation 2020 itu, praktek bisnis korporasi saat ini membuat jejak ekologis lebih dari 50 persen dari bio-kapasitas Bumi.

Oleh karena itu, melalui bukunya, Sukhdev mengusulkan reformasi kebijakan agar dunia bisnis mendukung ekonomi hijau. Corporation 2012, ujar dia, tak hanya menciptakan modal finansial bagi pemegang saham, tapi juga modal manusia, sosial, dan alam bagi masyarakat pada umumnya.

»Jangan menelan mentah-mentah faktor perkotaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa. Dia merujuk pada studi yang dilakukan Budi Resosudarmo dari Australian National University tentang urbanisasi di Jakarta.

Ternyata Jakarta hanya mampu mendorong perekonomian di Jawa Barat dan Banten. Padahal, ibu kota negara ini menyedot sumber daya dari berbagai pelosok Nusantara. Alhasil, kata Wicaksono, ini menjadi sumber membesarnya ketimpangan yang selama ini terjadi.

Pembicara lain pada lokakarya yang diselenggarakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu adalah Surna T. Djajadiningrat, guru besar manajemen lingkungan ITB. Dia mengkritik dualisme kebijakan pembangunan Indonesia, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2012-2014) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Masterplan Pembangunan atau MP3EI yang dikomandani Menteri Koordinator Perekonomian, kata Surna, lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan melupakan aspek sosial serta lingkungan. ”Programnya bertentangan dengan komitmen pemerintah terhadap lingkungan,” ujarnya. Belum lagi kapitalis global, ujar dia, yang mendikte perekonomian kita.

Surna juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang makin parah setelah kepala daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Ribuan perusahaan mengeruk bahan tambang dan langsung diekspor ke luar negeri. Contohnya batu bara yang tiap tahun diambil dari tanah Indonesia sebanyak 250 juta ton.

Akibatnya, kata Surna yang pernah menjadi pejabat di Kementrian Negara Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan makin parah yang mengakibatkan bencana alam di berbagai daerah. Dari sejumlah penelitian dan kasus yang muncul, aneka izin yang dikeluarkan kepala daerah ternyata terkait dengan pengumpulan dana untuk biaya politik politisi di daerah.

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, di tahun 2000, Surna menjabat Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Kala itu dia diminta menyusun rancangan peraturan soal pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan umum. Ini merupakan implementasi dari UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Surna, dia memberi sejumlah prasyarat yang ketat sehingga tidak otomatis urusan pertambangan diberikan ke daerah. Usulan itu dibuat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. »Namun seorang menteri non-departemen meminta saya menyerahkan sepenuhnya urusan pertambangan ke daerah,” kata dia. Kini, kita menuai bencana dari aturan yang kebablasan itu.

UNTUNG WIDYANTO

 

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.