Masyarakat adat Sintang sampaikan aspirasi ke Kepala Staf Kepresidenan

Sebanyak 15 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa datang ke Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai pembangunan sumber daya manusia di daerah perbatasan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Perwakilan masyarakat adat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang meminta pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda di daerah perbatasan.

"Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi," kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang.

Menurut Igas, lembaga pendidikan yang jumlahnya terbatas dan lokasinya jauh dari permukiman warga serta keterbatasan akses terhadap layanan telekomunikasi membuat anak-anak muda di daerah perbatasan kesulitan mengakses pelayanan pendidikan yang layak.

"Kami berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami, masyarakat dari perbatasan. Responnya sangat cepat. Ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang," kata Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Martin Billal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah perbatasan.

"Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia," kata Moeldoko.

Menurut Jenderal TNI Purnawirawan itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan. Jadi saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian," kata Moeldoko.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, rencananya dimulai tahun 2023.

Masyarakat adat Sintang berharap pemerintah menjalankan program-program pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pos lintas batas negara.

Baca juga:
Pembangunan PLBN Sintang masuk tahap pembebasan lahan
KSP persiapkan peserta Sekolah Staf Presiden untuk tenaga profesional

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel