Masyarakat Desak KPK Tangani Kasus Gubernur Sultra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lamanya proses telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan pungli yang diduga melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam menyebabkan berbagai spekulasi terus berkembang.

Satu di antaranya yaitu komentar singkat tapi tajam dari akun @triomacan2000 mengenai hubungan antara orang kepercayaan Gubernur Sultra dengan pejabat KPK.

"Tangkap!" tulis akun @triomacan2000 mejawab pertanyaan "Om Can bener yah, salah satu orang kepercayaan Gub Sultra adalah paman kandung Abraham Samad?" Tulis akun @irwanbakara, Jumat (22/2/2013).

Kendati demikian, pihak KPK sendiri menyatakan pasti menindaklanjuti laporan masyarakat Kendari yang masuk ke bagian pengaduan masyarakat KPK.

Laporan korupsi yang dimaksud adalah dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Nur Alam dengan modus pungutan liar (Pungli) dengan kedok Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang berlaku sejak 2010 melalui Pergub No 8/2010. Ditaksir dana Rp 2 triliun tiap tahun didapat dari pungli ini.

Lebih jauh, Johan Budi menyatakan bahwa KPK sedang menelusuri laporan dan bukti-bukti yang sudah dimasukkan.

"Laporan yang masuk ke dumas KPK pasti ditindaklanjuti. Saya belum bisa tanggapi soal kerusuhan (di Kendari) tersebut. Tapi saya akan lihat sudah sejauh mana laporan itu ditelusuri KPK saat ini," kata Johan saat ditanyai wartawan di kantor KPK, Jakarta.

Mengenai isi dari peraturan SPK sendiri, kata Johan sedang di pelajari mendalam apakah bentuknya sumbangan atau pungutan.

Sebagai catatan, pada tahun 2010 Mendagri pernah mencabut 2000 Perda dan Pergub terkait sumbangan pihak ke tiga. Dasar pencabutan itu karena Sumbangan pihak ketiga nilainya tidak boleh ditentukan dan tidak boleh berlaku secara rutin. Jika nilainya ditentukan dan berlaku secara rutin maka itu sudah berisi paksaaan dan bukan lagi sumbangan.

Pada perkara sama, Senin (18/2/2013) kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dan masyarakat dengan Polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu dituding sejumlah pihak lantaran KPK tidak kunjung menindaklanjuti laporan dugaann korupsi yang dilakukan Gubernur Nur Alam.

Bentrok antara mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Sultra (ARMST) dengan polisi ini mengakibatkan tiga mobil plat merah terbakar dan 15 mahasiswa dan warga ditangkap.

Sementara Gubernur Sultra, Nur Alam telah membantah melakukan pungli. Menurutnya, pemerintah memungut sumbangan pihak ketiga (SPK) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2010.

Ia mengatakan, SPK yang selama beberapa hari ini menjadi sorotan masyarakat, telah diatur dalam undang-undang. Terkait pergub yang dikeluarkan, hanya merupakan tindak lanjut dari peraturan yang sudah ada sejak tahun 1983 pada massa kepemimpinan Gubernur Khaemuddin.

"Memang benar kami buatkan dalam pergub, namun setelah peraturan dari Mendagri turun, maka kami cabut pergub tersebut. Tetapi SPK tetap diberlakukan asal tidak menentukan tarif, melainkan sesuai dengan kesepakatan yang juga sudah ada MoU-nya," kata Nur Alam.

Klik:

  • Lima Kasus Flu Burung Dera Warga Lampung
  • Alumnus Indonesian Idol Firman Coba Ganja dan Ekstasi Sejak SMA
  • Mau Nikah, Grand Aston Kasi Cash Back Hingga 7 Ju
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.