Masyarakat Hong Kong marah karena China ingin berlakukan UU keamanan

Hong Kong (AFP) - China telah meluncurkan salah satu serangan paling sengit terhadap otonomi berharga Hong Kong dengan berupaya memberlakukan undang-undang keamanan, kata para juru kampanye prodemokrasi, Jumat. Mereka bersumpah untuk turun ke jalan sebagai protes.

Proposal undang-undang keamanan -yang diperkirakan akan melarang pengkhianatan, subversi dan hasutan- diajukan ke parlemen dukungan China dalam pembukaan sesi tahunannya pada Jumat pagi.

Pengajuan proposal itu dilakukan setelah peringatan berulang kali dari para pemimpin komunis China bahwa mereka tidak akan lagi menoleransi perbedaan pendapat di Hong Kong, kota semiotonom yang tahun lalu mengalami tujuh bulan protes besar-besaran prodemokrasi.

"Ini adalah akhir dari Hong Kong, ini adalah akhir dari 'Satu Negara, Dua Sistem', jangan membuat kesalahan tentang itu," kata anggota parlemen dari Partai Sipil Dennis Kwok kepada wartawan.

Aktivis demokrasi terkemuka Joshua Wong mengatakan pesan China kepada para pemrotes, yang berusaha mempertahankan kebebasan mereka, jelas.

"Beijing berusaha membungkam suara kritis warga Hong Kong melalui kekuatan dan ketakutan," kata Wong di Twitter, sambil mengekspresikan penolakan.

"Warga Hong Kong tidak akan takut menghadapi kebijakan wolf warrior itu."

Kalangan prodemokrasi menggalang gerakan melalui internet dan aplikasi obrolan. Mereka mengajak orang-orang untuk melanjutkan aksi protes tahun lalu, yang dalam beberapa bulan terakhir meredup karena pembatasan terkait virus corona.

"Warga Hong Kong harus menghadapi pilihan bagi masa depan mereka," bunyi salah satu komentar pada platform Telegram, yang sering digunakan oleh para pemrotes. Penulis komentar tersebut menyerukan agar orang-orang berkumpul pada Minggu.

Hong Kong mendapat otonomi terbatas sejak dikembalikan dari Inggris kepada pemerintahan China pada 1997. Saat penyerahan, Hong Kong mendapatkan kebebasan unik yang diabadikan di bawah perjanjian "Satu Negara, Dua Sistem".

Namun, gerakan prodemokrasi besar-besaran berkembang dalam menghadapi ketakutan bahwa China telah terus-menerus mengikis kebebasan itu.

Para aktivis mengatakan undang-undang keamanan nasional yang direncanakan itu, jika diterapkan, akan menjadi salah satu pengikisan paling signifikan dari kebebasan Hong Kong sejak 1997.

Anggota parlemen lokal prodemokrasi Tanya Chan mengatakan Beijing telah "menunjukkan rasa tidak hormat terhadap rakyat Hong Kong".

"Banyak warga Hong Kong yang pastinya marah seperti kita sekarang, tetapi kita harus ingat untuk tidak menyerah," tambahnya.

Dalam mengumumkan rencana pada Kamis malam, Partai Komunis memberikan beberapa keterangan rinci soal hukum yang direncanakan itu, selain akan memperkuat "mekanisme penegakan" hukum untuk Hong Kong.

Pasal 23 konstitusi mini Hong Kong, Undang-Undang Dasar, menyebutkan bahwa otoritas kota harus memberlakukan undang-undang untuk melarang "pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan (dan) subversi" terhadap pemerintah China.

Tetapi, klausul itu tidak pernah dilaksanakan karena khawatir akan menghancurkan hak-hak sipil yang dihargai Hong Kong.

Upaya untuk meloloskan Pasal 23 di legislatif Hong Kong pada 2003 dibatalkan setelah setengah juta orang turun ke jalan sebagai protes terhadap upaya tersebut.

Langkah China minggu ini akan mengabaikan legislatif Hong Kong dengan diupayakan melalui parlemen nasional, menurut Wong dan para pegiat lainnya.

Amerika Serikat bereaksi cepat terhadap pengumuman China itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus memperingatkan bahwa memberlakukan undang-undang seperti itu di Hong Kong akan "sangat tidak stabil, dan akan mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan masyarakat internasional".

Presiden Donald Trump memberikan respons awal samar-samar namun tetap berisi peringatan soal reaksi keras.

"Saya tidak tahu apa itu, karena belum ada yang tahu. Jika itu terjadi, kami akan mengatasi masalah itu dengan sangat keras," kata Trump.

Kongres AS akhir tahun lalu membuat China dengan mengeluarkan undang-undang yang akan menghapus status perdagangan preferensial Hong Kong jika kota itu tidak lagi dianggap otonom oleh China daratan.

Departemen Luar Negeri memperingatkan bahwa tindakan China dapat memengaruhi keputusan AS soal status itu.

Senator AS pada Kamis juga mengajukan rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pada setiap entitas yang terlibat mengekang otonomi Hong Kong.

Pengekangan yang dimaksud bisa berupa polisi menindak demonstran, pejabat China terlibat dalam kebijakan Hong Kong, serta bank melakukan transaksi dengan siapa pun yang terlibat mengekang kebebasan wilayah tersebut.

Senator Pat Toomey, yang memelopori rancangan undang-undang tersebut, menggambarkan Hong Kong sebagai "tanda bahaya bagi Asia".

"Campur tangan Beijing yang semakin meningkat bisa berdampak buruk pada negara-negara lain yang berjuang untuk kebebasan di bawah bayang-bayang China," katanya.

Chris Patten, pejabat terakhir Inggris yang menjabat sebagai gubernur Hong Kong sebelum serah terima 1997, mengatakan proposal itu mengisyaratkan "serangan komprehensif terhadap otonomi kota" dan akan "sangat merusak".

bur-kma/jah