Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi Sape

Mataram (ANTARA) - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat mengharapkan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, 24 Desember 2011.

Juru bicara tim advokasi Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman Al Khairi, di Mataram, Sabtu, mengatakan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tindakan represif saat pembubaran paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape, sangat diharapkan berbagai pihak.

Tindakan represif itu menewaskan dua warga pengunjuk rasa yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

"Bukannya memutarbalikkan fakta soal tragedi berdarah di Sape itu, dengan menyebut ada provokator dibalik kasus itu," ujar Ali yang juga Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu.

Ali mengatakan, pernyataan juru bicara polri yang menuding ada lima provokator yang menyulut terjadinya kerusuhan saat aksi protes tolak tambang dengan memblokade Pelabuhan Sape, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama warga Kecamatan Lambu yang terlibat aksi tersebut.

"Tidak ada provokator. Aksi `show of force` polisi di lapangan, justru memperlihatkan bahwa polisi yang memprovokasi warga. Sikap Pemda yang tidak peduli dengan protes warga juga semakin memprovokasi warga," ujarnya.

Menurut Ali, pernyataan juru bicara Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein, bahwa Polri tengah mengejar lima orang provokator yang dianggap menjadi dalang aksi protes tambang warga Lambu, malah bernada provokasi.

Pernyataan bernada provokasi, kata Ali, juga dikemukakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, juga menuding aksi yang

dilakukan warga memang ditujukan untuk membuat kekacauan, bahkan ada

pemaksaan demonstrasi menolak tambang bagi warga yang sebenarnya

setuju.

"Kalau mereka menolak dianggap penghianat dan mengalami kekerasan. Bahkan ada yang rumahnya dirusak," ujar Ali mengutip pernyataan Saud seperti diberitakan sejumlah media massa.

Pernyataan juru bicara Polri itu memunculkan sikap terprovokasi untuk terus melawan aparat kepolisian, sehingga upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu, menjadi semakin sulit.

Bahkan Ali menilai pernyataan Polri yang disampaikan ke publik yang mengatakan ada lima provokator dibalik tragedi Lambu justru menjungkir balikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Dengan pernyataan tersebut, polisi berupaya membangun legitimasi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dalam tragedi berdarah di Pelabuhan Sape itu.

Karena itu, Polri diminta untuk tidak memfokuskan persoalan pada keberadaan lima provokator.

"Yang seharusnya segera dilakukan dan dituntaskan adalah mengusut tragedi yang menewaskan dua pemuda Lambu yang ditembak aparat di Pelabuhan Sape," ujarnya.

Pengusutan itu untuk memastikan apakah langkah polisi dalam pembubaran paksa massa aksi telah sesuai protap Polri atau tidak.

"Polisi jangan main-main dengan mengangkat isu yang macam-macam,

dan cari kambing hitam. Polisi harus fokus lakukan penyelidikan dan

memberitahukan kepada publik anggota polisi yang terlibat dalam

tragedi ini," ujar Ali.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai yang juga bagian dari tim advokasi Koalisi Rakyat NTB untuk tragedi Sape.

Menurut Rivai, pihak kepolisian ingin mengaburkan kesalahannya dengan kesimpulan sepihak yang menyatakan lima provokator yang disebut inisialnya, yang memicu tragedi berdarah di Sape.

Polisi kemudian mempersempit substansi persoalannya dengan

hanya menetapkan tiga anggotanya yang berstatus terperiksa terkait tindakan memukul, menendang dan menghamtam warga pengunjuk rasa dengan popor senjata, seperti tampak dalam berita televisi.

"Bagi kami dan masyarakat Lambu, provokator pemicu konflik sebenarnya adalah Bupati Bima yang menerbitkan SK 188 yang membuat masyarakat resah. Berkali-kali warga berunjuk rasa pun tidak digubrisnya," ujar Rivai.

Selain itu, Rivai juga membantah pernyataan Polri bahwa aksi yang dilakukan sengaja untuk membuat kekacauan dan adanya intimidasi hingga pengrusakan rumah warga yang tidak mau melakukan demonstrasi tolak tambang.

"`Polri berbohong, warga tidak melakukan perlawanan terhadap polisi. Warga beraksi untuk menolak tambang, bukan membuat kekacauan. Dan tidak ada yang dipaksa hingga dirusak rumahnya untuk melakukan demo tolak tambang. Adanya rumah yang dilempar massa terhadap kantor kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap protambang dilakukan setelah Polri menembak warga, ini hanya reaksi warga atas tindakan represif Polri terhadap rekan-rekannya di

pelabuhan Sape," ujar Rivai.

Ia menambahkan, data dan fakta yang sesungguhnya terkait tragedi Sape itu, sudah dihimpun tim investigasi dan advokasi sejumlah lembaga kompeten seperti DPR, Komnas HAM, dan tim Koalisi Rakyat NTB.

Koalisi Rakyat NTB juga akan melanjutkan data dan fakta lapangan itu kepada pihak terkait di Jakarta.

"Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti, agar kebohongan pihak tertentu semakin terang benderang," ujarnya.


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.