McKinsey: Perlu sinergi atasi kesenjangan pemberdayaan & keberlanjutan

Lembaga riset McKinsey & Company melaporkan pemerintahan dunia dan dunia bisnis harus bersinergi mengatasi kesenjangan pemberdayaan dan kesenjangan keberlanjutan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi dan keberlanjutan di tingkat global.

Laporan berjudul Toward a sustainable, inclusive, growing future: The role of business, sebagaimana keterangan McKinsey yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa kedua kesenjangan ini terjadi di seluruh dunia dan tidak kecil, yang mana ukurannya berbeda-beda tergantung negara dan wilayah masing-masing.

Adapun, ukuran kesenjangan pemberdayaan- dana tambahan yang dibutuhkan rumah tangga di suatu negara tertentu untuk bergabung dengan kelas menengah global- berkisar dari 1 persen PDB per tahun di China hingga 52 persen di sub- Sahara Afrika.

Kemudian, ukuran kesenjangan keberlanjutan- investasi tambahan dalam aset rendah emisi yang diperlukan suatu negara pada dekade ini untuk mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050- berkisar dari 1 persen PDB per tahun di Jepang hingga 5 persen di India.

"Pertumbuhan yang solid akan diperlukan jika dunia ingin membuat kemajuan dalam mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi," ujar Partner McKinsey Global Institute Anu Madgavkar.

Madgavkar mengatakan, apabila negara dan berbagai wilayah masih mempertahankan tren pengeluaran saat ini, hanya India dan China yang akan mampu mengisi lebih dari setengah kesenjangan pemberdayaan mereka pada 2030, dan tidak ada negara lain yang akan mengisi lebih dari setengah dari kesenjangan keberlanjutan.

Baca juga: McKinsey sebut Indonesia mitra dagang penting di Asia dan dunia

"Tetapi, pertumbuhan bisnis seperti biasa saja tidak akan memotongnya. Pertumbuhan, inovasi yang dipimpin oleh bisnis, dan dukungan langsung pemerintah diperlukan untuk memenuhi tujuan global untuk inklusi dan keberlanjutan," ujar Madgavkar.

Terdapat beberapa upaya yang dapat membantu menutup kesenjangan dengan arah pertumbuhan yang berbeda seperti inovasi berbasis bisnis yang memberikan keterjangkauan barang-barang penting, partisipasi ekonomi yang lebih luas, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, serta pemerintah dan filantropi yang menggeser insentif swasta.

Lebih lanjut, perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong kesuksesan menutup dua kesenjangan ini, karena di negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), peran bisnis menyumbang sekitar 70 persen dari PDB, dan merupakan agen inovasi perubahan.

Sementara, Partner McKinsey di Asia Tenggara Vivek Lath menyampaikan perusahaan sektor swasta akan menjadi pemain utama dalam keharusan akan pertumbuhan baru, dimana pilihan yang dibuat dalam dekade ini akan menentukan capaian tujuan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan pada tahun 2050.

"Terkadang masuk akal secara finansial bagi sebuah perusahaan untuk mengambil tindakan yang berani dan independen. Namun tidak jarang juga bahwa akan lebih masuk akal untuk para perusahaan ini membentuk upaya bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Kerangka kerja ini adalah titik awal untuk membantu perusahaan memikirkan apa yang harus mereka coba," ujar Lath.

Baca juga: McKinsey: Konsumen Indonesia optimistis hadapi pemulihan ekonomi

Baca juga: B20 Indonesia berupaya majukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif