Media massa India perangi virus di front keuangan dan politik

NEW DELHI (AP) - Perusahaan-perusahaan pers India menghadapi upaya menyeimbangkan diri yang rumit karena mereka berupaya mengimbangi kerugian finansial akibat karamnya penjualan iklan dengan dukungan pemerintah yang berusaha mengendalikan narasi soal virus corona yang kadang-kadang dengan menuntut wartawan karena melaporkan konsekuensi merugikan dari kebijakan resmi pandemi.

Perdana Menteri Narendra Modi yang hubungannya yang agresif dengan pers disandingkan dengan Presiden Donald Trump, tidak memberikan konferensi pers sejak menjabat pada 2014. Pandemi ini telah meningkatkan tekanan kepada media ketika para pejabat berusaha mengurangi informasi keluar dengan cara menggunakan TV pemerintah dan saluran media sosial untuk menyiarkan pidato nasional secara langsung, memberikan informasi kebijakan dan mempertanyakan kredibilitas dari laporan kritis media.

Sejak 24 Maret, 1,3 miliar warga India telah hidup di bawah salah satu perintah tinggal di rumah yang paling ketat di dunia, sebagian besar tetap di dalam ruangan kecuali untuk mengambil makanan dan kebutuhan lainnya. Pekerja penting termasuk staf rumah sakit, apoteker, pedagang grosir dan jurnalis dibebaskan dari aturan ini.

Andrew Sam Raja Pandian, editor sebuah situs berita lokal di Coimbatore, sebuah kota di negara bagian Tamil Nadu, ditahan Selasa lalu atas pasal dakwaan Undang-Undang Penyakit Epidemik India abad ke-19 karena melaporkan para dokter kelaparan dan bahwa para pegawai toko ransum pemerintah mencuri makanan.

Awal bulan ini, seorang pejabat kota Coimbatore menuduh Pandian membuat laporan "bohong" yang bisa menghasut pekerja kesehatan dan distribusi makanan untuk mogok, membahayakan tanggapan COVID pemerintah negara bagian Tamil Nadu, menurut laporan polisi yang ditinjau Associated Press.

Pandian dituduh "tidak mematuhi peraturan selama pandemi." Dia menghadapi ancaman hukuman tiga tahun penjara jika terbukti bersalah.

Insiden semacam itu menjadi kian umum yang menjadikan jurnalis semakin sulit dan berbahaya untuk terlibat dalam laporan kritis, kata pengamat media.

"Pemerintah India telah memberlakukan kerangka hukum yang memberi mereka kekuatan besar dan membolehkan penuntutan pidana untuk apa pun yang mereka anggap berita bohong," kata Aliya Iftikhar, peneliti senior Asia untuk Komite Perlindungan Jurnalis.

Industri berita di India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, merebak sejak merdeka dari Inggris pada 1947, berkembang menjadi 500 saluran berita TV, ribuan surat kabar, dan lusinan start-up media.

Juru bicara Kementerian Informasi dan Penyiaran India Saurab Singh mengatakan upaya pemerintah dalam menindak disinformasi tidak menghalangi wartawan dalam melaporkan konsekuensi dari lockdown.

Tetapi kejatuhan finansial akibat pandemi ini, ditambah dengan tekanan terhadap perusahaan media untuk menyensor atau mengubah konten yang dipublikasikan, sangat besar. Beberapa organisasi berita terkemuka India, termasuk The Times Group yang menerbitkan The Times of India yang adalah salah satu surat kabar berbahasa Inggris yang paling banyak dibaca di dunia, telah memangkas staf atau halaman.

Pada akhir Maret, pihak berwenang di negara bagian Uttar Pradesh memberi tahu Vijay Vineet, seorang editor berita untuk surat kabar Jansandesh Times yang berbahasa Hindi, bahwa mereka berencana menuntut dia karena diduga menyebarkan berita bohong pada "saat yang sensitif."

Vineet melaporkan sebuah kisah anak-anak di komunitas Dalit India, yang terendah dalam sistem kasta Hindu India, harus bertahan hidup di atas rumput yang ditanam untuk ternak karena orang tua mereka tidak bisa bekerja selama lockdown.

Otoritas di Varanasi yang menjadi basis konstituensi Modi, menuduh Vineet berusaha mendiskreditkan pemerintah negara bagian itu yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari 200 juta warganya yang kelaparan. Negara bagian ini memerintahkan dia untuk menurunkan ralat atau menghadapi tindakan hukum. Sebagai gantinya, ia menerbitkan sebuah kisah lanjutan yang mengutip para dokter yang menjelaskan kekurangan nutrisi rumput. Tidak ada tindakan hukum setelah itu.

Pada Maret, Siddharth Varadarajan dipanggil polisi di Uttar Pradesh setelah The Wire, situs berita online yang dia edit, menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan kepala menteri negara bagian itu menghadiri upacara keagamaan pada hari India memulai lockdown sehingga melanggar larangan pertemuan agama.

Pemanggilan itu, kata Varadarajan, mencerminkan "pendekatan otoriter" India terhadap media tersebut.

Pada akhir Maret, pemerintah federal mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung bahwa "berita bohong" telah mendorong jutaan pekerja upahan harian melarikan diri dari kota-kota dengan berjalan kaki, menuju desa-desa asal mereka setelah lockdown diumumkan. Pengadilan hanya memerintahkan jurnalis memasukkan suara pemerintah dalam setiap berita soal pandemi.

Namun, semua pertentangan ini membuat industri berada dalam posisi yang canggung pada saat mencari bantuan dari lembaga yang biasanya memasok sebagian besar pendapatannya, kata Varadarajan.

Indian Newspaper Society memperkirakan industri ini bisa merugi 2 miliar dolar AS selama enam bulan ke depan. Indian Newspaper Society telah meminta pemerintah membayar premi 50% untuk iklan. Asosiasi Lembaga Penyiaran Berita juga meminta bantuan.

Salah satu organisasi berita yang dipaksa memangkas diri adalah The Quint. Harian online ini mencutikan 50 persen dari staf redaksinya awal bulan ini dan mengurangi liputannya hanya untuk pandemi, ekonomi, nasib pekerja migran dan cek fakta, 95 dari 100 beritanya di antaranya terkait dengan virus corona.

Tekanan keuangan itu diperberat dengan sensor pemerintah yang mengancam kebebasan wartawan dalam melaporkan di luar garis kebijakan resmi karena mereka yang mengkritik pemerintah bakal menanggung risiko kelaparan dana atau tuntutan hukum.

"Pemerintah tidak suka sinar matahari di kekurangan mereka dalam kebijakan dan pemerintahan," kata Varadarajan. "Ada pola intimidasi dan kekerasan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hanya stenografi tersaring yang boleh siar."

—-

Penulis Associated Press Ashok Sharma menyumbangkan laporan ini.