Media: Setelah dikritik, Jepang tunda rencana naikkan usia pensiun jaksa

Oleh Sakura Murakami

Tokyo (Reuters) - Pemerintah Jepang kemungkinan akan menunda upaya untuk meningkatkan usia pensiun jaksa, menurut laporan media pada Senin, sehubungan dengan reaksi keras dari masyarakat yang mengkhawatirkan independensi peradilan.

Penentangan terhadap rancangan undang-undang, yang menaikkan masa pensiun, itu telah menjadi salah satu topik paling populer di media sosial bulan ini. Penyanyi Kyary Pamyu Pamyu dan sejumlah selebritas lainnya ikut bersuara.

Di bawah RUU itu, jaksa penuntut akan pensiun pada usia 65 tahun, bukan lagi 63 tahun, dan kabinet bisa menunda pensiun jaksa senior selama tiga tahun berikutnya.

Para kritikus mengatakan undang-undang itu akan membahayakan independensi peradilan dengan membiarkan jaksa penuntut yang bersahabat dengan pemerintah dipertahankan.

"Memaksa RUU ini lolos akan memicu kemarahan publik," kata seorang anggota parlemen yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip surat kabar Yomiuri Shimbun.

Perdana Menteri Shinzo Abe berharap RUU disahkan selama sesi parlemen ini, yang berlangsung sampai 17 Juni. Jika ditarik, itu akan menjadi peristiwa langka di Jepang bahwa opini publik bisa menggoyahkan pertimbangan politik.

Perdebatan soal RUU tersebut menjadi pukulan baru bagi Abe, yang dukungannya telah menurun setelah banyak orang menganggap dia lamban terkait tanggapan pemerintahnya terhadap wabah virus corona jenis baru.

Sebuah jajak pendapat di surat kabar Asahi pada Senin menunjukkan 64 persen responden menentang RUU dan 15 persen mendukung. Jajak pendapat yang sama memperlihatkan peringkat keberpihakan pada Abe sebesar 33 persen, turun dibandingkan 41 persen sebulan lalu.

Juru bicara pemerintah Yoshihide Suga menghindari pertanyaan tentang masalah itu saat berbicara dalam konferensi pers. Ia mengatakan dia sadar ada "berbagai pendapat" tentang RUU tersebut.

Dalam suatu langkah yang jarang terjadi, sekelompok mantan jaksa penuntut juga telah memprotes kementerian kehakiman. Mereka mengatakan "jaksa tidak akan dapat menjaga kepercayaan rakyat" jika mereka tidak dapat mempertahankan independensi.

Abe juga menghadapi kritik tahun ini ketika kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Tokyo, yang dianggap dekat dengan perdana menteri, diizinkan tetap menjabat walaupun telah berusia 63 tahun.

Debat tentang RUU itu terhenti di parlemen setelah partai-partai oposisi pada Jumat mengajukan resolusi tidak percaya terhadap menteri yang mengawasi revisi hukum.


(Dilaporkan oleh Sakura Murakami; Disunting oleh Chang-Ran Kim, Robert Birsel)