Media Sosial dalam Pandangan Hukum

Syahdan Nurdin, GalvinJulio
·Bacaan 3 menit

VIVA – Sejak Undang – undang No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan oleh pemerintah membuat orang-orang yang menggunakan media sosial menjadi khawatir, karena mengandung salah tafsir, walaupun pada dasarnya undang -undang ini dibuat untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime).

Di mana isi Pasalnya mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online. Namun dalam praktiknya Undang-undang tersebut tidak berjalan sebagai mestinya, malahan undang–undang tersebut dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang menggunakan internet dan media sosial dalam menyampaikan opini, hingga kritik ke pemerintah,dll.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network(SAFEnet), sepanjang 2020 ada lebih dari 300 kasus pidana UU ITE,dengan rincian 209 orang dijerat dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik,sedangkan sisanya dijerat dengan pasal lain.

SAFEnet juga mencatat bahwa pelaporan yang terjadi bukan sebagai bentuk perlindungan melainkan sebagai bentuk aksi balas dendam, barter hukum,dan membungkam kritik.

Menanggapi banyaknya kasus yang menjerat masyarakat membuat Hakim Yustisial di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung yaitu Supandriyo berpendapat, ia menyebut di tataran praktik, situasi hukum tidak ada kejelasa.

Untuk itu hakim perlu melakukan penemuan hukum dengan cara konstruksi dan interpretasi, yaitu penemuan hukum sesuai dengan kapasitas masing–masing sehingga menimbulkan konteks pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan yang berbeda, dan paradigma hakim yang berbeda.

Kini, UU No. 18 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 dinilai tidak efiesien karena pada salah satu poin revisinya menyatakan bahwa kementerian komunikasi dan informasi (KemenKominfo) dapat melakukan pemblokiran pada situs -situs tertentu.

Terakhir pemerintah melalui KemenKominfo memblokir sebuah situs streaming illegal pada awal tahun 2020.Selain itu sebagai gambaran ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta, ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar, tersangka yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung di tahan oleh pihak kepolisian.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Edward Omar Sharif Hiariej atau dikenal dengan sebutan Prof Eddy menjelaksan, pada UU ITE pembuat Undang-Undang memang memasukkan pasal pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 321 yang berisi pencemaran nama baik ada enam bentuk penghinaan ke dalam satu keranjang yaitu pasal 27 dan pasal 28 ke dalam UU No ITE.

"Karena di delik KUHP sama hanya medianya berbeda di dunia nyata dan dunia maya," kata Prof Eddy. Selain itu, dalam konteks UU ITE untuk membuktikan unsur menyebarluaskan sangat mudah dibandingkan dengan dunia nyata. Penafsiran menyebarluaskan atau diketahui banyak orang dengan cara manual dengan medsos sehingga sangat mudah untuk membuktikan.

Tak Perlu cemas

Dengan adanya UU ITE yang baru membuat masyarakat memahami hal apa saja yang boleh dan tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena dengan berpikir ulang atas informasi yang didapat dan dibagikan ke orang lain maka akan mengurangi kasus pelanggaran UU ITE.

Hal yang sama diungkapkan dosen Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara, Bambang Pratama. Menurutnya, perubahan UU ITE tak menakutkan. Sebaliknya, ia menilai perubahan UU ITE justru memberi kelonggaran kepada masyarakat dikarenakan dua hal, yaitu, pertama, delik aduan yang semua orang tidak bisa melaporkan, dan kedua, tidak ada penahanan.

“Perubahan UU ITE tidak menakutkan, sebaliknya perubahan ini melonggarkan masyarakat. Tapi saya takut dengan banyaknya isu SARA (penistaan agama), pasal ini dibawa-bawa untuk menakuti masyarakat,” katanya.

Bambang mengatakan, dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, sudah sepatutnya masyarakat terutama pengguna media sosial untuk bijak dalam menyebarluaskan informasi.

Sebagus apapun UU dibuat, kata Bambang, tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Untuk itu, Bambang memberikan beberapa tips agar masyarakat bijak dan tidak tergelincir dalam menggunakan media sosial.

Tips Menggunakan Medsos agar Terhindar dari Risiko Hukum:

1. Pahami regulasi yang ada.

2. Tegakan etika ber-media sosial.

3. Cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan (share) ke publik.

4. Lebih berhati-hati bila ingin memposting sesuatu atau data yang bersifat pribadi.

5. Belajar dari penyedia jasa, seperti google untuk menjalani peran menjadi intermediary liability.