Melihat Penerapan PPKM Mikro di Sejumlah Daerah untuk Cegah Covid-19

·Bacaan 13 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah saat ini menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro guna menekan penyebaran virus Corona Covid-19.

Sejumlah daerah pun menerapkan PPKM Mikro tersebut, misalnya Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada empat hal yang perlu dijalankan dalam penerapan PPKM Mikro.

Salah satunya dengan membangun kesadaran di tingkat lokal, seperti RT/RW tentang pentingnya di dalam keluarga untuk menjaga protokol kesehatan.

"Sebab, potensi penularan terjadi dalam keluarga, bahkan di lingkungan sekitar," ujar Anies, dilansir Antara, Rabu, 10 Februari 2021.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juag turut menerapkan PPKM berbasis mikro yang berlangsung efektif hingga 22 Februari 2021.

Kebijakan ini akan fokus pada penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, dengan sistem zona di tingkat RT dan RW.

Berikut melihat sejumlah daerah di Indonesia yang terapkan PPKM Mikro dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

DKI Jakarta

Warga saat keluar dari perumahan di RW 08 Kelurahan Rawajati, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Warga saat keluar dari perumahan di RW 08 Kelurahan Rawajati, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta penting untuk memperkuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam upaya menekan laju penularan Covid-19.

"Melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian pandemi ini, kita menyadari bahwa penularannya antarorang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat mengendalikan terutama kasus aktif. Karena itulah, PPKM Mikro ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas ikhtiar kita semua," ujar Anies di Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021.

Dikutip dari Antara, Anies membeberkan empat hal yang perlu dijalankan dalam penerapan PPKM Mikro. Pertama adalah dengan membangun kesadaran di tingkat lokal, seperti RT/RW tentang pentingnya di dalam keluarga untuk menjaga protokol kesehatan. Sebab, potensi penularan terjadi dalam keluarga, bahkan di lingkungan sekitar.

Hal kedua adalah proses penanganan. Apabila ada warga yang memiliki gejala memerlukan proses pemeriksaan, peran gugus tugas, khususnya melalui program Kampung Tangguh diharapkan mampu memfasilitasi pelayanan dengan cepat.

"Apabila mereka dalam proses menunggu, maka diperlukan maksimal 1x24 jam untuk mendapatkan hasil akibat potensi penularan, maka kita harus fasilitasi supaya tidak ada penularan lebih lanjut," ucap Anies.

Ketiga, setiap ada penemuan kasus positif baru, maka Gugus Tugas Covid-19 harus memberikan arahan agar yang bersangkutan bisa diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai rujukan.

Ketiga hal tersebut wajib dilakukan, karena di Jakarta, klaster keluarga memiliki porsi sekitar 41 persen untuk kasus aktif yang terjadi.

Keempat, Anies menyatakan, bahwa penanganan medis sebagai pertahanan terakhir selain tiga hal di atas untuk penanggulangan Covid-19. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berharap rumah sakit yang berada di tempat kasus aktif yang tinggi, segera dikonversi menjadi tempat perawatan/RS rujukan.

"Dengan begitu, maka kita akan punya cukup tempat untuk menangani bila ditemukan kasus Covid-19 yang perlu penanganan khusus, yang ada komorbid. Perlu kami sampaikan di sini, di DKI Jakarta, tingkat kematian itu 1,6 persen. Salah satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah adalah perawatan yang baik," tutur Anies.

Bekasi

Penyegelan tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)
Penyegelan tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerapkan PPKM berbasis mikro yang berlangsung efektif hingga 22 Februari 2021. Kebijakan ini akan fokus pada penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, dengan sistem zona di tingkat RT dan RW.

PPKM berbasis mikro tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2021. Terdapat sejumlah aturan khususnya bagi para pelaku usaha, berdasarkan Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 300/SE-14/POL.PP.

Aturan yang dimaksud, antara lain membatasi kegiatan di tempat kerja, dengan work from home (WFH) sebesar 50 persen, dan work from office (WFO) 50 persen. Kegiatan di tempat ibadah juga dibatasi 50 persen dari kapasitas normal.

"Dikecualikan untuk PPKM mikro desa yang RT/RW dengan zona merah, maka (kegiatan di tempat ibadah) ditutup," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam keterangannya.

Untuk kegiatan belajar mengajar, masih dilaksanakan secara daring. Kemudian transportasi umum diizinkan mengangkut penumpang dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Waktu operasional pasar, dibatasi mulai pukul 08.00-18.00 WIB. kecuali untuk Pasar Induk Cibitung dan Pasar Cikarang, diperbolehkan beroperasi mulai pukul 21.00-05.00 WIB.

"Pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pelaku usaha perdagangan lain, jam operasional pukul 08.00-21.00 WIB, dengan memperhatikan pengunjung agar tidak berkerumun," ujar Eka.

Usaha restoran dan sejenisnya, diizinkan melayani makan di tempat (dine in), mulai dari pukul 08.00-21.00 WIB. Lewat dari waktu tersebut, pesanan makanan harus dibawa pulang (take away) hingga pukul 22.00 WIB.

"Jumlah pengunjung dibatasi 50 persen dan wajib menjaga jarak minimal 1 meter, dengan protokol kesehatan yang ketat. Para karyawan harus menjalani rapid tes secara berkala," tegas Eka.

Selanjutnya tempat wisata dan rekreasi, waktu operasional dimulai pukul 10.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung dibatasi 25 persen dari kapasitas normal. Para karyawan juga wajib menjalani rapid tes berkala.

Kemudian untuk jumlah pengunjung pada salon, spa dan usaha kebugaran, hanya diperbolehkan maksimal 25 persen, dengan jam operasional mulai pukul 12.00-20.00 WIB. Gelanggang olahraga dan pusat kebugaran diperbolehkan menyelenggarakan acara pukul 08.00-19.00 WIB.

Pemerintah daerah juga melarang acara pernikahan yang diselenggarakan di hotel, rumah, maupun gedung pertemuan. Kecuali untuk kegiatan akad nikah dengan peserta terbatas dan prokes yang ketat.

Sedangkan untuk tempat wisata air seperti kolam renang atau even pertemuan lainnya, untuk sementara waktu dihentikan.

"Kegiatan usaha pariwisata yang dapat menimbulkan kerumunan dan berisiko terjadi penularan Covid-19, tidak diperbolehkan," tegas Eka.

Jatim

Rapat koordinasi PPKM pejabat daerah di Jatim secara virtual. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Rapat koordinasi PPKM pejabat daerah di Jatim secara virtual. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan PPKM berskala mikro di Kabupaten Gresik untuk melihat efektivitas program itu dalam menekan penyebaran Covid-19.

"Menurut WHO, melibatkan partisipasi masyarakat di lini paling bawah secara lebih kuat akan lebih efektif," kata Khofifah saat meninjau pelaksanaan PPKM mikro di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Rabu, 10 Februari 2021.

Khofifah dalam kesempatan itu meninjau dapur umum untuk menyiapkan nasi bungkus bagi warga yang melakukan isolasi mandiri, dan Lumbung Pangan, Posko UMKM, Posko Kesehatan, serta panel data yang terdapat (Standart Operasional Prosedur, Peta Covid-19 dan Data Warga), dilansir dari Antara.

"PPKM mikro ini mengedepankan partisipasi masyarakat, dan harus lebih kuat untuk melandaikan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang kuat sangat penting dalam mencegah Covid-19," kata mantan menteri sosial ini.

PPKM mikro, kata dia, diharapkan bisa terlaksana secara berjenjang dan basisnya dimulai dari lini terbawah atau RT, kemudian jika terjadi permasalahan meningkat menjadi basis RW dengan posko ada di tingkat desa, sehingga mampu menekan penyebaran Covid-19.

"Posko berbasis desa memiliki tugas tidak hanya mendata dan melaporkan melainkan terdapat penanganan pencegahan dan pembinaan akan menyatu di masing masing desa," kata Khofifah.

Sementara itu, PPKM skala mikro dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Berbasis Mikro.

"Ke depan, diharapkan dari PPKM ini terbentuk proses pembinaan yang relatif efektif utamanya kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) seperti Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak (3M). Juga proses terhadap penanganan jika ditemukan kasus baru hingga pengelolaan terutama terkait penggunaan dana desa," katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Gresik Mohammad Qosim menyebutkan beberapa wilayah yang masuk zona merah dan wajib menerapkan PPKM Mikro masing-masing Kecamatan Manyar, Kebomas, Gresik, dan Menganti.

"Wilayah kecamatan yang terindikasi masuk zona merah akan dipersempit pada tingkat desa, RW, dan sampai tingkat RT. Penelusuran akan kami lakukan secara masif pada tingkatan tersebut," katanya.

Qosim juga tetap mengimbau masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19 meski pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi dan PPKM skala mikro.

Kediri

Pengendara motor keluar dari perumahan kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Pengendara motor keluar dari perumahan kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak seluruh RT dan RW agar bekerja sama dengan lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro di kota ini.

"Nanti kami akan cek satu per satu kelurahan itu. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Forkopimda yang lain akan mengecek. Dan kami pastikan semua akan berjalan dengan semestinya," katanya di Kediri, Rabu, 10 Februari 2021.

Wali Kota Kediri berharap adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang juga diberlakukan di Kota Kediri ini bisa menekan kasus Covid-19.

Nantinya juga akan didirikan posko di setiap kelurahan. Seluruh RT dan RW diajak bekerjasama dengan lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sehingga PPKM mikro diharapkan bisa berjalan optimal, dilansir dari Antara.

"Sekarang ini kami memang sedang PPKM mikro di Kota Kediri. Ini untuk menjaga. Kami juga melihat sudah banyak yang mulai kendor, ada kemungkinan grafik naik," kata Mas Abu sapaan akrabnya.

Ia mengatakan PPK mikro sengaja dilakukan. Dengan itu, diharapkan bisa menekan kasus COVID-19 di kota ini. "Mudah-mudahan akan tekan saudara kita yang terpapar Covid-19," kata dia.

Wali Kota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

SK tersebut juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021 dan arahan Gubernur Jawa Timur.

PPKM berbasis mikro di Kota Kediri mulai diberlakukan pada 9-22 Februari 2021. PPKM Mikro mengatur pembatasan pada beberapa sektor, mulai dari kegiatan perkantoran atau tempat kerja menerapkan work from home 50 persen dan work from office 50 persen.

Selain itu, kegiatan pembelajaran dan perkuliahan serta kegiatan lain di sekolah, kampus, bimbingan belajar dan institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dalam jaringan atau melakukan belajar dari rumah.

Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen.

Kegiatan perdagangan di pasar dan pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen dari kondisi biasa dan pengaturan jarak antar orang paling sedikit satu meter.

Pusat perbelanjaan tutup pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Untuk warung makan, rumah makan, kafe dan restoran dibatasi paling banyak 50 persen dan membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB.

Untuk layanan makanan melalui pesan antar tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan ketat. Kegiatan tempat ibadah 50 persen. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi, hajatan, dan lainnya diberhentikan sementara.

Kebijakan PPKM berbasis mikro ini dilakukan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam penerapannya, PPKM berbasis mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Adapun, zonasi yang dimaksud terbagi dalam zona hijau, kuning, jingga, dan merah.

Penerapan PPKM berbasis mikro ini, lanjut dia agar masyarakat saling mengingatkan serta taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Dengan itu, nantinya kasus Covid-19 di Kota Kediri dapat ditekan.

"Jadi untuk saat ini bagi seluruh masyarakat Kota Kediri kita akan ada pembatasan masyarakat berbasis mikro yaitu PPKM berbasis mikro. Ini dilakukan di seluruh Pulau Jawa dan Bali sehingga kita bisa menekan kasus penyebaran Covid-19 secara serentak. Saya yakin ini lebih efektif dibanding yang dulu dilakukan secara parsial," kata Mas Abu.

Cilacap

Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pemerintah Kabupaten Cilacap menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021, dengan menerbitkan Instruksi Bupati (Inbup) Nomor 03 Tahun 2021.

Dalam Inbup tersebut diatur antara lain tentang pelaksanaan PPKM berbasis mikro di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Inbup akan lebih mengintensifkan program Jogo Tonggo yang digagas Pemprov Jateng. Jogo Tonggo merupakan inovasi pemberantasan Covid-19 yang berbasis kewilayahan dengan melibatkan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan Covid-19.

"Menindaklanjuti instruksi dari Mendagri, surat edaran dari pak gubernur yang pada intinya bahwa kita kan sudah punya Jogo Tonggo. Ini akan lebih diaktifkan kembali dimasing-masing desa dan kelurahan," ujar Farid Ma’ruf usai mengikuti kegiatan di gedung DPRD, dikutip dari website humas.cilacapkab.go.id, Sabtu, 13 Februari 2021.

Nantinya akan diikuti dengan rapat dan sosialisasi kepada para Camat dan Forkopincam.

“Mudah-mudahan dengan adanya tindakan ini penjagaan akan semakin ketat di tingkat RT/RW. Ini sudah dilaksanakan kita hanya mengingatkan saja kepada para Camat, Lurah dan Kades bahwa Jogo Tonggo untuk lebih diaktifkan lagi. Kita akan rapatkan dan sosialisasikan kepada pak Camat dan Forkopincam melalui virtual,” imbuhnya.

Terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan PPKM Mikro, Sekda menyebutkan beberapa kegiatan masyarakat masih tetap dibatasi atau ditunda, diantaranya kegiatan belajar mengajar dan hajatan.

"(Pembelajaran) masih tetep daring, belum bisa dibuka. Hajatan tidak boleh, yang boleh akad nikah. Maksimal dihadiri oleh 50 orang dari keluarga (dan petugas). Pemberkatan, akad nikah boleh. Tapi hajatan sementara ditunda," jelasnya.

Untuk sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan industri vital nasional, dapat beroperasi penuh dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Inbup tentang PPKM berbasis mikro akan diberlakukan sejak 9 hingga 22 Februari 2021. Sekda berharap bisa dilaksanakan dengan baik di semua wilayah.

Banyumas

Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 01 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Warga melintasi spanduk zona merah kawasan RW 01 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pelaksanaan pemberlakuan PPKM berbasis mikro di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah akan dipermanenkan, kata Bupati Banyumas Achmad Husein.

Saat ditemui wartawan usai peluncuran PPKM Berbasis Mikro Tingkat Kabupaten Banyumas yang dipusatkan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Sabtu, Bupati mengakui jika kebijakan PPKM berbasis mikro tersebut sebenarnya akan berakhir pada 22 Februari 2021.

"Karena ini (PPKM berbasis mikro) bagus, akan kita permanenkan saja," kata Husein.

Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membudayakan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) di masyarakat. Menurut dia, 5M merupakan kunci dari upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Berkegiatan bebas, tapi tetap 5M itu harus sukses," katanya menegaskan, dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Februari 2021.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan di wilayah Kabupaten Banyumas tidak ada RT/RW yang masuk dalam kategori zona merah penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, dia mengakui jika di wilayah itu terdapat 10 kelurahan/desa yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

"Ini (Tanjung) salah satu kelurahan yang zona merah," katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, kata dia, peluncuran PPKM berbasis mikro untuk Kabupaten Banyumas dipusatkan di Kelurahan Tanjung.

Kendati menerapkan PPKM berbasis mikro, dia melarang pemerintah kelurahan/desa memasang portal di sejumlah pintu masuk kelurahan/desa seperti yang dilakukan pada awal pandemi COVID-19.

"Enggak boleh (pasang portal), saya larang, nanti ekonominya mati. Kita ingin ekonominya tumbuh tetapi masyarakatnya selamat," katanya menegaskan.

Sidoarjo

Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok meninjau gudang penyimpanan barang di salah satu perkantoran kawasan Sunter, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Sidak tersebut merupakan bagian dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. (merdeka.com/Iqbal s Nugroho)
Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok meninjau gudang penyimpanan barang di salah satu perkantoran kawasan Sunter, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Sidak tersebut merupakan bagian dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. (merdeka.com/Iqbal s Nugroho)

Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Hudiyono atau Cak Hud mengungkapkan, masih ada kekurangan dalam menjalankan PPKM berskala mikro di tingkat Rukun Warga (RW).

"Mulai dari pelaksanaan testing, tracing dan treatment atau 3T harus benar-benar dipahami. Satgas Covid-19 desa harus tahu betul prosedur menjalankan PPKM mikro di tempatnya," ujarnya, Sabtu, 13 Februari 2021.

Hudiyono menyebut, pemahaman tentang tracing masih kurang pada PPKM skala mikro ditingkat RW kali ini. Dia mengatakan tracing harus efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Semisal terdapat satu orang terpapar Covid-19, harus ada tujuh orang yang seharusnya di rapid tes.

"PPKM skala mikro ini kalau berjalan saya kira akan efektif menurunkan kasus Covid-19," ucapnya.

Pelaksanaan PPKM skala mikro di Sidoarjo merupakan strategi yang bagus menghentikan Covid-19. Masyarakat diajak untuk tahu bagaimana mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 yang terjadi di wilayahnya sendiri.

"Orang-orang RT harus paham apa itu tracing, apa itu testing apa itu treatment, kalau itu paham saya kira kampung ini benar-benar tangguh," ucap dia.

Meski begitu, lanjut Hudiyono, penerapan PPKM mikro mandiri di RW 12 Perumahan Taman Wisata Tropodo ini sudah cukup baik.

"Mulai dari dilakukan rapid tes antigen kepada warga sampai penyediaan ruang isolasi bagi warga yang terpapar Covid-19," jelas dia.

PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Solusi Lain?

Infografis PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Solusi Lain? (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PPKM Jawa-Bali Tak Efektif, Solusi Lain? (Liputan6.com/Abdillah)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: