Memahami Akar Kerusuhan di Irak yang Tewaskan 30 Orang Pendukung Tokoh Berpengaruh

Merdeka.com - Merdeka.com - Unjuk rasa mematikan kembali terjadi di Irak pada Senin kemarin menewaskan lebih dari 30 orang pendukung tokoh berpengaruh Muqtada al-Sadr. Salah satu penyebab unjuk rasa itu adalah ketidakstabilan politik. Namun, apa yang mendorong ketidakstabilan politik?

Titik awal terjadinya unjuk rasa mematikan kemarin adalah hasil pemilu Irak pada Oktober 2021 lalu.

Dikutip dari laman BBC, (27/7), gerakan nasionalis Saeroun yang dipimpin Muqtada al-Sadr memenangi pemilu di Irak. Blok al-Sadr memenangkan 74 dari 329 kursi sehingga menjadikannya faksi terbesar di parlemen dan mengalahkan Aliansi Fattah, blok politik pro-Iran.

Kemenangan ini mendorong Muqtada al-Sadr untuk membentuk pemerintah mayoritas nasional.

Dilansir dari laman Aljazeera, (28/7), pemerintah nasional ini akan mewakili berbagai sekte dan etnis di Irak, seperti Muslim Sunni dan Kurdi, mengesampingkan blok politik Syiah, dan membentuk pemerintahan Irak yang bebas dari pengaruh Iran dan Amerika Serikat.

Keputusan Muqtada al-Sadr mendapatkan tanggapan dari kelompok lain, seperti kelompok pro-Iran yang memperingatkan bahwa keputusan Muqtada al-Sadr akan mendorong ketidakstabilan politik di Irak.

Meskipun kelompok Muqtada al-Sadr memenangkan pemilu dengan 74 kursi dari 329 kursi parlemen, namun al-Sadr tidak terpilih menjadi perdana menteri karena undang-undang di Irak mengharuskan seorang kandidat terpilih jadi perdana menteri jika meraih dua pertiga suara di parlemen.

Lantas kandaslah impian Muqtada al-Sadr untuk membentuk Irak yang satu dan bebas dari pengaruh Iran dan AS.

Melihat gagal membentuk negara, akhirnya pada Juni lalu Muqtada al-Sadr memerintahkan bloknya di parlemen untuk mengundurkan diri secara massal. Perintah ini akhirnya menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial di Irak sebab bloknya mendapat dukungan terbanyak.

Ketidakstabilan kembali memuncak ketika Muqtada al-Sadr kemarin mengumumkan dia akan mengundurkan diri dari dunia politik .

Muqtada al-Sadr menyatakan, "saya telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan politik, tetapi sekarang saya mengumumkan niat mundur terakhir saya dan penutupan semua institusi Sadrist (gerakan nasional Islam)" seperti dikutip dari laman BBC, Selasa (30/8).

Tidak lama setelah Muqtada al-Sadr mengeluarkan pernyataan ini, kerusuhan mulai terjadi.

Di Baghdad, Ibu Kota Irak, pertempuran jalanan telah meletus antara pendukung al-Sadr dan pasukan milisinya Brigade Perdamaian dengan anggota militer Irak. Kerusuhan itu terjadi di sekitar Zona Hijau, area yang berisikan gedung-gedung pemerintahan dan kantor kedutaan asing.

Dikutip dari laman Aljazeera, Selasa (30/8), pemerintah Irak telah memberlakukan jam malam untuk mengendalikan kerusuhan itu.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia khawatir dengan peristiwa itu dan menyerukan "langkah-langkah segera untuk meredakan situasi".

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan [pan]