Membahas Kepemimpinan Walikota Tegal yang Tak Banyak Orang Ketahui

Syahdan Nurdin, EstuWidiAstari

VIVA – Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono menjadi perhatian beberapa waktu belakangan ini. Namanya sempat masuk dalam 10 jajaran kepala daerah terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 dari survei yang dilakukan oleh Median.

Semua berawal dari kebijakan isolasi wilayah yang menghebohkan banyak pihak hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tegal. Walaupun terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil, namun nyatanya saat ini Kota Tegal dinyatakan sebagai kota dengan kasus nihil COVID-19 di saat wilayah lain masih kewalahan menanggulangi pandemi tersebut sehingga pemberlakuan kebijakan PSBB pun berakhir pada 23 Mei 2020.

Keberhasilan Dedy dalam menangani pandemi COVID-19 hanya salah satu dari sekian keberhasilan yang beliau raih. Memang, tak banyak yang tahu bagaimana Dedy melakukan kepemimpinannya sebagai Walikota Tegal. Hal tersebut dapat dikatakan wajar apabila dibandingkan dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang mendapat sorotan cukup banyak oleh awak media.

Dilansir dari laman rri, pada tahun 2018 Kota Tegal juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah 7 tahun penantian.

Jika melihat ke belakang, ternyata penataan aset menjadi penyebab mengapa selama 7 tahun Kota Tegal mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Penataan aset yang dimaksud seperti aset tanah Pemerintah Kota Tegal yang belum disertifikatkan serta aset yang sudah dilepas oleh Pemerintah Kota Tegal, namun belum dihapus dari perhitungan neraca aset, misalnya terkait beberapa kendaraan yang sudah berhasil terlelang.

Hal tersebut pun selaras dengan catatan yang diberikan oleh BPK walaupun Kota Tegal telah memperoleh opini WTP, yaitu tentang sistem pengendalian internal. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah Perda No.7 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah disosialisasikan pada sejumlah stakeholder terkait.

Selanjutnya pada tahun 2019, Kota Tegal kembali mendapat opini WTP dari BPK. “Syukur Alhamdulillah pada hari ini, seperti tahun yang lalu kita tetap dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kota Tegal. Terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas kerjasama dan laporannya, tentunya ini bentuk kebahagiaan untuk kita, bagaimanapun untuk tahun selanjutnya kita harus bisa mempertahankan agar status Kota Tegal WTP,” ucap Dedy yang dilansir dalam situs resmi Pemerintah Kota Tegal.

Tentu untuk mengubah suatu pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi merupakan hal yang sulit apabila tidak memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus dapat mengartikulasikan visinya dengan jelas agar dapat mempermudah atau memotivasi para anggotanya dalam melakukan tindakan sebagai pendorong agar terwujudnya visi yang telah ditetapkan. 

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono sendiri dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner dan transformatif. Hal tersebut dapat terlihat dari visi yang tercantum, yakni ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawah dan inovatif, berbasis teknologi informasi.

Dari visi tersebut, kemudian Dedy berhasil membangun kepercayaan, rasa kagum, serta loyalitas sehingga para anggota atau stakeholder yang terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dapat termotivasi untuk bekerja sama dan menghasilkan kinerja yang baik seperti saat ini, disitulah sisi transformatif juga terlihat.

Perubahan yang terjadi kemudian menuai apresiasi dari banyak pihak, seperti dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait nihilnya kasus COVID-19 serta dari beberapa fraksi partai politik saat diadakannya rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi atas pengantar nota keuangan Raperda Kota Tegal.