Membedah tiga tujuan utama RUU Sisdiknas: payung hukum baru yang akan merombak sistem pendidikan Indonesia

Pada Agustus 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) merilis Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas rencananya akan mengintegrasikan dan mencabut tiga UU dalam dunia pendidikan Indonesia – UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (versi sebelumnya), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berbeda dari beberapa RUU lain, Kemdikbudristek membuka proses penyusunan RUU Sisdiknas secara komprehensif di laman daring mereka, dan memuat dokumentasi, naskah, ringkasan, serta artikel-artikel terkait.

Namun, seiring upaya publikasi ini, polemik dari publik pun juga terus bermunculan.

Sebagai seorang peneliti dan analis kebijakan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) di Kemdikbudristek, melalui tulisan ini saya ingin menjelaskan beberapa tantangan besar dunia pendidikan yang ingin diselesaikan oleh RUU Sisdiknas.

Data menunjukkan Indonesia telah sukses mencapai tingkat partisipasi sekolah yang tinggi selama 20 tahun terakhir. Misalnya, tingkat partisipasi untuk jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA) naik dari sekitar 42% pada tahun 1995 menjadi sekitar 79% pada 2018.

Lire la suite: Naik kelas tapi tak belajar: penelitian ungkap 3 capaian buruk terkait pendidikan di Indonesia sejak tahun 2000

Namun, meski pemerintah juga sudah banyak mengucurkan anggaran, berbagai indikator – dari riset hingga laporan global PISA – menunjukkan capaian pendidikan Indonesia belum banyak berubah dan tertinggal dari banyak negara.

RUU Sisdiknas merupakan upaya dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang masih rendah tersebut melalui tiga pilar utama: mengurai hambatan birokrasi perundang-undangan, menyederhanakan sistem pendidikan yang kaku, serta membenahi kualitas dan kesejahteraan guru.

Tiga tujuan utama RUU Sisdiknas

1. RUU Sisdiknas mendorong adanya keselarasan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan

Saat ini, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur oleh tiga UU berbeda, yakni UU Sisdiknas tahun 2003, UU Guru dan Dosen tahun 2005, serta UU Pendidikan Tinggi tahun 2012.

Akhirnya, banyak peraturan kini menjadi tidak selaras. Misalnya, standar nasional pendidikan saat ini tumpang tindih antara UU Sisdiknas 2003 dan UU Pendidikan Tinggi 2012.

Beberapa peraturan juga terlalu mengunci dan tidak mengikuti perkembangan zaman, mulai dari regulasi kewajiban 24 jam mengajar hingga kategori guru dan satuan pendidikan yang kaku. Beragam aspek ini diatur secara rinci dalam UU, sehingga sangat sulit diubah.

Akibatnya, berbagai upaya transformasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan – seperti kebijakan Merdeka Belajar – selama ini kerap tersendat dalam labirin perundang-undangan yang kompleks dan penuh batasan.

Lire la suite: Yang kurang dari kebijakan 'Merdeka Belajar' Menteri Nadiem: perlunya libatkan keluarga dan pemerintah daerah

Ruang gerak pemerintah pusat maupun daerah pun menjadi relatif sempit. Mereka terbiasa mencari celah dalam peraturan untuk sekadar bisa berinovasi.

Proses ini terjadi selama bertahun-tahun, sedemikan sehingga program dan tata aturan pendidikan bisa menjadi sangat ruwet dan tidak berkesinambungan.

RUU Sisdiknas harapannya dapat menyederhanakan dan menyelaraskan beragam aspek tersebut dan membuka ruang inovasi dari pemerintah pusat, departemen pendidikan daerah, hingga satuan pendidikan.

2. RUU Sisdiknas bertujuan untuk merumuskan ulang sistem pendidikan agar lebih selaras, fleksibel, mudah dikelola

Saat ini, kerangka jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang ada begitu kaku dan tidak terintegrasi. Ini cenderung mengkotak-kotakkan pendidikan anak berdasarkan karier belajar, dan menyulitkan mereka yang ingin berpindah haluan.

Misalnya, perpindahan dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (seperti pesantren) ke satuan pendidikan di bawah Kemdikbudristek (seperti sekolah negeri) saat ini tidak mudah karena standar yang berbeda-beda.

Selain memudahkan skenario multi-entry dan multi-exit (masuk dan keluar sistem pendidikan lewat skema yang bermacam-macam), RUU Sisdiknas juga menyelaraskan masing-masing jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tersebut dengan standar yang sesuai.