Membongkar Asal-Usul Dana Bansos Rp24,17 Triliun Segera Disebar Pemerintah

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan, alokasi dana tersebut tidak akan memotong anggaran untuk subsidi energi, yang totalnya sudah mencapai Rp502,4 triliun.

"Kalau anggaran saya pastikan itu (diambil dari) anggaran bansos, bukan anggaran subsidi BBM," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta di kantornya, Senin (29/8).

"Anggaran yang diberikan ini tambahan dari persetujuan DPR dan cadangan lainnya," tambahnya.

Sebenarnya kata Isa, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp22 triliun. Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Yang kita siapkan Rp22 triliun sebenarnya dan uangnya sudah ada. Sisanya dari Pemda (Rp2,17 triliun)," kata dia.

Isa menjelaskan bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.

"Harga-harga sudah naik dan ini perhatian pemerintah . Kenaikan harga pangan ini kan sudah sampai dirasakan masyarakat," kata dia.

Saat ditanya terkait hubungannya dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Isa tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan tambahan bansos ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat.

"(Dengan) ini apakah BBM mau dinaikan atau tidak yang pasti ini jadi kebutuhan untuk membantu rakyat," katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) pun diajak untuk bantu melindungi daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, Kemendagri dan Kemenkeu bakal menetapkan aturan, di mana 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, transportasi untuk angkutan umum, hingga ojek dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan.

Isa menyampaikan, alokasi dana bansos tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Data Penerima Bansos

"Harga-harga sudah naik. Jadi di sinilah perhatian pemerintah membiarkan rakyatnya bertahan sendiri. Pemerintah harus beri support," ungkap dia.

Adapun data penerima bansos Rp 24,17 triliun ini salah satunya didapat dari peserta program keluarga harapan (PKH).

"Para penerima adalah yang ada di PKH per hari ini. Jadi mirip BLT minyak goreng, tapi diberikannya ditambahkan kepada penerima sembako PKH," terang Isa.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]