Memupuk pertumbuhan ekonomi demi mengikis kemiskinan di Jateng

Situasi pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir telah mendorong berbagai pihak untuk berkreasi dan berinovasi demi menjaga keberlanjutan usaha, kinerja dan eksistensinya. Contohnya, Pemerintah Jawa Tengah mencari cara-cara yang lebih jitu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini.

Sebelum pandemi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mematok target bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin bisa dipangkas menjadi satu digit.

Menurunkan persentase warga miskin di provinsi berpenduduk 37,5 juta jiwa memang tidak mudah. Butuh intervensi kebijakan yang cespleng untuk mengobati penyakit kemelaratan. Apalagi dari tahun ke tahun juga terjadi pertambahan penduduk yang akan mengubah persentase jumlah penduduk miskin.

Oleh karena itu, tanpa ada kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga dalam satu wilayah, yang terjadi malah adanya pewarisan kemiskinan dari orang tua kepada anak cucu mereka.

Pandemi COVID-19 memang memukul banyak sektor. Namun, Pemprov Jawa Tengah tidak menyerah begitu saja menghadapi situasi sulit itu. Gubernur Ganjar Pranowo terus mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencari celah untuk tetap bertahan, syukur-syukur tumbuh dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ganjar yang memiliki kekuatan media sosial dengan jutaan pengikut (followers) sering terjun langsung untuk menjadi endorser produk-produk UMKM. Ini dilakukan di berbagai kabupaten dan kota. Kreativitas dan digital menjadi dua kata kunci untuk tetap bisa tumbuh di tengah wabah.

Cara tersebut menimbulkan efek bola salju, terus membesar karena kiat tersebut juga diikuti oleh para pejabat dan tokoh-tokoh di daerah. Selain itu, ia juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah untuk mengembangkan bisnis.

Pendekatan sosial budaya untuk menjauhkan masyarakat rentan dari kemiskinan juga ditempuh dengan meluncurkan program Jogo Tonggo (Jaga Tetangga). Semangat gotong royong ini bukan saja banyak diikuti pemda, melainkan juga korporasi hingga komunitas-komunitas dari perdesaan hingga perkotaan.

Dalam situasi sulit tersebut, masyarakat bawah bisa memperoleh bantuan pangan hingga vitamin dari para tetangga yang mampu. Kepedulian tersebut juga menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih kuat di tengah ancaman merebaknya individualisme.

Selain itu, program unggulan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, saat Gubernur Ganjar dan Wakil Gubernur Taj Yasin mulai mengemban amanah untuk menyejahterakan warga Jateng, juga mulai membuahkan hasil.

Program yang dinamai Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan menuju Desa Lebih Sejahtera ini menggunakan konsep kolaborasi berjenjang, dengan menjalin kemitraan bersama pihak nonpemerintah, seperti swasta, lembaga zakat, dan perguruan tinggi. Program ini menjangkau 745 desa di 14 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan.

Karena fokus mengangkat desa-desa sasaran maka program tersebut dinilai cukup berhasil. Program Desa Dampingan di kemudian hari juga banyak direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Hasilnya dirasakan masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan bahwa program tersebut efektif meningkatkan kesejahteraan," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut belakangan ini memang membuahkan hasil. Pada Maret 2021 jumlah warga miskin di Jateng tercatat 4.109.750 jiwa atau 11,79 persen. Kemudian turun tipis menjadi 3.934.010 jiwa pada September 2021 dan melandai menjadi 3.831.440 jiwa atau 10,93 persen pada Maret 2022.

Ada yang menarik dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, yakni persentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi satu digit, tepatnya 9,92 persen (1.818.250 jiwa) pada Maret 2022. Garis kemiskinan pada Maret 2022 ditetapkan sebesar Rp438.833/kapita/bulan.

Meskipun secara agregat persentase jumlah penduduk miskin masih dua digit, terlihat ada tren penurunan, baik secara absolut (jumlah penduduk miskin) maupun persentase. Yang melegakan, penurunan tersebut dicapai ketika Jawa Tengah, juga Indonesia, belum sepenuhnya bebas dari dampak pandemi COVID-19.

Angka-angka tersebut memberi optimisme bahwa tren penurunan penduduk miskin bakal berlanjut karena setelah melewati triwulan I-2022, aktivitas dan mobilitas masyarakat makin kencang bersamaan dengan menurunnya kasus aktif COVID-19.

Perkantoran, industri, pariwisata, hiburan, pendidikan, hingga sektor usaha menengah, kecil, dan mikro kini menuju pemulihan seperti sebelum pandemi. Hampir semua sektor sudah beroperasi normal, di sisi sama ekonomi kreatif dan digital yang kian menguat selama pandemi, juga terus berkembang hingga ke pelosok.

Aktivitas dan mobilitas yang kian tinggi tersebut memberi andil dalam mendorong pertumbuhan serta memberi tetesan kesejahteraan berbagai lapisan masyarakat dan wilayah.

Implikasi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jateng pada kuartal II-2022 sebagaimana dicatat BPS. Ekonomi provinsi ini tumbuh 5,66 persen (year on year), melampaui capaian nasional 5,44 persen. Adapun inflasi Indonesia pada Juli 2022 (yoy) tercatat 4,94 persen, sedangkan Jateng digerus inflasi lebih tinggi, yakni 5,45 persen.

Ada kekhawatiran inflasi tinggi tersebut bakal menggerogoti daya beli masyarakat Jateng. Apalagi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat diperkirakan naik. Penyesuaian harga BBM ini hampir dipastikan akan menyulut kenaikan harga barang dan jasa sehingga bisa mengerek inflasi.

Pengangguran

Masalah yang tak kalah menantang adalah angka pengangguran yang masih tinggi. Per Februari 2022 tercatat 1,19 juta angkatan kerja menganggur, naik 6,26 persen dibanding periode Februari 2021 sebanyak 1,12 juta orang.

Menghadapi masalah tersebut, Pemprov Jateng perlu mencari resep mujarab agar rakyat berpenghasilan menengah-bawah tidak tergelincir ke tubir kemiskinan baru.

Pemerintah Pusat memang sudah menyiapkan bantalan agar daya beli masyarakat bawah tidak jatuh pasca-penaikan harga BBM bersubsidi. Bantuan tunai yang bakal diterima mereka akan menambal kebocoran penghasilan yang terkikis akibat didera inflasi.

Namun, bantalan sosial ekonomi tersebut bersifat temporer sehingga diperlukan kebijakan lain yang lebih menjamin peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

Selain intens menggalang investor menanam modal dengan beragam kemudahan yang diberikan, Pemprov Jateng juga terus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, pariwisata, serta sektor UMKM, yang menjadi penopang penting perekonomian provinsi ini. Sektor-sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan multiplier effect-nya menetes ke berbagai lapisan.

Jumlah UMKM di Jateng pada tahun 2020 sekitar 4,17 juta atau 99 persen dari total satuan usaha yang mampu menyerap hampir 9 juta pekerja atau 48 persen dari seluruh tenaga kerja. Sedangkan yang bekerja di sektor pertanian sekitar 26 persen dari total angkatan kerja sebanyak 18,75 juta orang pada tahun 2020.

Titik-titik pertumbuhan baru

Pemprov Jateng harus meyakinkan kepada investor bahwa Jateng saat ini merupakan salah satu provinsi terbaik untuk berinvestasi. Selain kemudahan perizinan usaha, sejumlah daerah juga sudah menyiapkan kawasan industri terpadu (KIT) seperti di Batang dan Jepara.

Transparansi dan kemudahan perizinan tersebut akan mempercepat terbentuknya titik-titik pertumbuhan baru, yang nantinya memberi andil pertumbuhan ekonomi.

Jateng bukan saja memiliki keunggulan komparatif seperti tersedianya tenaga kerja dengan upah bersaing, melainkan juga memiliki SDM terdidik dan terlatih yang siap memasuki dunia kerja. Banyaknya lulusan SMK dan diploma tanpa disertai dengan kesediaan lapangan kerja yang cukup hanya akan menciptakan kaum pengangguran terdidik dan terlatih.

Data BPS menunjukkan, pada Agustus 2020 jumlah pengangguran terbuka di provinsi ini justru didominasi lulusan SMK, 13,20 persen. Februari 2022 terdapat 1,19 juta pengangguran, naik 6,26 persen dibanding periode Februari 2021 yang mencapai 1,12 juta orang.

Ketimpangan yang ditunjukkan dengan indikator Gini Ratio juga cenderung merayap naik. Pada Maret 2020 tercatat 0,362 lalu turun menjadi 0,359 pada September, kemudian naik lagi menjadi 0,372 pada Maret 2021, dan naik lagi menjadi 0,374 pada Maret 2022.

Kendati masih lebih rendah dibanding nasional sebesar 0,384, pergerakan ketimpangan ke atas tersebut perlu tetap diwaspadai.

Menjadi tugas Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota untuk membagi pertumbuhan ekonomi agar bisa dinikmati secara proporsional bagi 37,5 juta penduduk provinsi ini. Memupuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah tampaknya menjadi langkah efektif guna menunjang penurunan angka kemiskinan serta mengantarkan masyarakat lebih sejahtera.