Menakar Babak Baru Perkara Suap usai Eks Kadis di Tanah Bumbu Dituntut 5 Tahun

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Banjarmasin menuntut Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo lima tahun penjara dan denda Rp1,3 miliar. Perkara Dwidjono merupakan bekas Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu turut menyeret nama Mardani H Maming, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Bendum PBNU).

"Menjatuhkan pidana terdakwa Ir Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan satu tahun," demikian anggota JPU Wendra Setiawan membacakan tuntutan.

Adalah nama Mardani muncul melalui kesaksian adik mantan Dirut PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Christian Soetio menyebut Mardani diduga terima aliran dana Rp89 miliar terkait perizinan. Saat itu, ia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu tahun 2011.

Mencuatnya nama Mardani, dinilai Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis akan menyeret kembali sejumlah nama terlibat.

Ia mengatakan sejak awal perkara disidang, terdapat kejanggalan. "Kok cuman satu orang? Pastilah ada lain yang lain, yang terlibat," ujar Margarito Kamis saat dihubungi, Selasa (7/6).

Langkah KPK merespons fakta persidangan menjadi kunci bakal adanya pihak lain terseret.

Hal itu pun diyakini wajar jika lantas menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak yang potensi terseret.

Sejatinya, ia meyakini, tak ada kriminalisasi apalagi mafia hukum yang bermain dalam perkara dugaan suap pengalihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

"Fakta hukum di persidangan sudah jelas kok. Tinggal bagaimana Kejagung atau KPK membongkar tuntas perkara ini. Dan saya yakin ada orang baru yang bakalan kena. Enggak ada ilmunya hanya satu orang yang kena," katanya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Senin (6/6), R Diwdjono yang menjadi terdakwa tunggal dalam perkara suap peralihan IUP Tanah Bumbu, R Dwidjono, dituntut penjara lima serta denda Rp1,3 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Menjatuhkan pidana terdakwa Ir Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama satu tahun," kata anggota JPU, Wendra Setiawan saat membacakan tuntutan.

Diketahui, dugaan suap terjadi lantaran penerbitan IUP kepada PT PCN semasa Mardani menjadi sebagai Bupati Tanah Bumbu tahun 2011. Saat itu, Mardani menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Diperiksa KPK

Usai pemeriksaan, Mardani H Maming yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, keluar dari gedung KPK, membeberkan pernyataan sebaliknya. Dia mengaku diperiksa KPK terkait masalahnya dengan pemilik PT Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Saya hadir di sini sebagai pemberi informasi penyelidikan. Tetapi intinya, saya hadir di sini, ini permasalahan saya dengan Andi Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," bebernya.

Mardani H Maming enggan menjawab pertanyaan wartawan soal kesaksian adik mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Alm Henry Soetio yang bernama Cristian Soetio di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalsel beberapa waktu lalu. Disebutkan, Mardani H Maming menerima uang Rp89 miliar.

"Nanti biar ini yang jawab nanti," ujar Mardani dengan suara tidak jelas dan terburu-buru. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel