Menakar Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2020

Syahdan Nurdin, adityaputrapramana15
·Bacaan 5 menit

VIVA – Demokrasi merupakan gagasan besar dalam mengubah struktur politik di dunia. Selain itu, hadirnya demokrasi memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan–kegiatan pemerintah daerah Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan me­nen­tu­kan kepemimpinan politik di tingkat daerah.

Di mana dalam hal ini peran rakyat sangatlah penting untuk menentukan arah dan masa depan suatu daerah. Dengan memilih seseorang yang benar-benar berkompeten dan dapat diandalkan dalam memimpin suatu daerah, maka daerah tersebutpun dapat dipastikan akan mengalami perubahan yang signifikan dalam laju perkembangan terutama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Namun hal itu semua kembali lagi kepada pilihan pribadi masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu.

Saat ini Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 dengan diikuti 270 daerah yang terbagi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Efek pandemi Covid-19 telah menghambat proses penyelenggaraan Pilkada dan Perppu 2/2020 sebagai regulasi dalam penundaan Pilkada serentak 2020.

Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9 Desember dan tindak lanjuti Ketua KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah Pandemi.

Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimpilkasi terhadap tingkat partisipasi di Pilkada.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang menjadi indikator keberhasilan Pilkada harus diperhatikan. Pilkada 9 Desember 2020 memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi.

Setidaknya, tantangan KPU melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan debat calon menjadi tidak mudah di tengah pandemi Covid-19. Perlu disadari bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, tentu sangat berbeda dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, sebelumnya kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan fisik (konvensional), maka di masa pandemi akan lebih banyak dilakukan secara virtual. Demikian pula kegiatan tahapan lain seperti sosialisasi, kampanye dan debat calon dengan tatap muka yang berlangsung di tengah kerumunan massa, tentu akan dihindari.

Metode sosialisasi, kampanye dan debat calon, akan lebih banyak menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi virtual, media sosial, dan tidak menutup kemungkinan membentuk pertemuan dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Harapannya kesiapan penyelenggara nantinya dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Berdasarkan data dari KPU, data partisipasi masyarakat dalam pilkada terus menurun. Pada Pileg 2014 angkanya 75,11 persen, Pilpres 2014 angkanya 71, 31 persen, pada Pilkada tahun 2015, partisipasi masyarakat dalam pilkada 2015 tersebut sebesar 69,14 persen.

Sedangkan target persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 adalah sebesar 77,5 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada Pilkada tahun 2015 masih belum mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat semakin lama semakin menurun, dan ditakutkan hal tersebut akan terus terjadi. Bila dilihat dari hal tersebut, maka masih banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi ini.

Meskipun telah banyak melakukan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi perilaku tidak memilih yang dilakukan oleh sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih menjadi suatu masalah yang krusial. Hal tersebut merupakan salah satu ciri dari ilmu sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang.

Menakar partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah bukan hal yang mudah. Akan tetapi, data partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki hasrat dalam menggunakan hak pilihnya.

Hal ini, dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi suara di setiap Pemilihan Kepala Daerah yang cenderung mengalami tingkat partisipasi rendah. Kondisi tersebut, berbanding terbalik dengan hasil Pemilihan Umum pada tahun 2019 lalu yang menunjukkan partisipasi masyarakat sebesar 74 persen pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Meski angka partisipasi tidak mencapai target nasional, namun pencapaian partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tergolong cukup signifikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.

Tinggi maupun rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh banyak sekali faktor. Kurangnya pengetahuan tentang politik terutama terkait dalam hal hak memilih merupakan salah satu faktor penyebab angka partisipasi masyarakat masih belum bias maksimal.

Sementara itu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifatnya kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga Negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil.

Warga Negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Selanjutnya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah sangat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dari pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program yang dijanjikan, akan memberikan kepercayaan kepada calon Kepala Daerah untuk diberi amanah.

Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja Wali Kota mengakibatkan masyarakat tidak memiliki orientasi dan minat untuk ikut serta di Pilkada, terlebih lagi jika terdapat mantan pemimpin yang telah tertangkap kasus korupsi.

Selain itu adanya calon yang dirasa kurang menarik bagi masyarakat juga menjadi penyebab masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang telah diselenggarakan.

Meskipun pandangan selama ini cenderung mendiskriminasi seseorang tidak memilih adalah tindakan yang apatis dan tidak bertanggungjawab. Masyarakat tidak serta merta menunjukkan orientasi kepribadian yang apatis.

Perilaku tersebut, dibuktikan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap figur pasangan calon dan masalah – masalah publik. Bahwasanya, perilaku tidak memilih berindikasi sebagai peringatan dari masyarakat atas kekecewaan yang tidak diperhatikan kepentingannya.

Calon Kepala Daerah sudah sepantasnya memberikan perubahan, agar kinerja yang dihasilkan mendapat apresiasi dan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Beberapa faktor yang telah disampaikan, cukup menggambarkan masyarakat kurang memiliki orientasi untuk menggunakan hak pilih di Pilkada. Kesiapan penyelenggara untuk bekerja lebih maksimal dan beradaptasi pada situasi new normal dapat meningkatkan hasrat masyarakat dalam memilih.

Maka dibutuhkan inovasi penyelenggara dalam melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan debat calon. Sehingga Pilkada di tengah pandemi masyarakat teredukasi dan cerdas dalam mengambil peran di seluruh tahapan proses Pilkada.

Tidak bisa dipungkiri, partai politik memainkan peran signifikan dalam menghasilkan calon Kepala Daerah yang berintegritas. Sejauh ini beberapa partai politik mengusung kandidat.

Lebih lanjut, partai pengusung harus memfasilitasi kandidat dalam mencermati potensi dan memetakan isu-isu strategis. Sebab, masyarakat masih membutuhkan Visi Misi konkret dari para kandidat untuk diberi amanah. Ketika hal ini terpenuhi, terdapat kemungkinan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 akan meningkat. (Penulis: Aditya Putra Pramana, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang)