Menaker: Hari Ini Belum Ada Perusahaan Lapor Tak Mampu Bayar THR

Dusep Malik, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sampai hari ini belum ada pengaduan dalam bentuk apapun yang melaporkan bahwa ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan pada 2021.

Ida menekankan, pengaduan ini bisa disampaikan oleh pengusaha jika telah melakukan pembicaraan dengan para pekerja atau buruhnya berdasarkan laporan keuangan dua tahun terakhir yang transparan dan akuntabel.

"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu karena biasanya bisa terbaca aduannya itu pada minggu ke dua, minggu ke tiga," kata dia saat konferensi pers, Senin, 19 April 2021.

Adapun hasil dari pembicaraan bipartit tersebut maksimal dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) maksimal H-7 Idul Fitri 2021. Sebab, hari itu merupakan batas akhir ketentuan pembayaran THR pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jadi sampai hari ini belum ada pengaduan yang masuk terkait dengan ketidakmampuan perusahaan membayar THR," tegas Ida.

Ida mengakui, Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang mengatur pembayaran THR 2021 harus tepat waktu dan penuh dibayarkan memang baru diumumkan pada 12 April 2021. Tapi menurutnya, ruang pelaporan ketidakmampuan telah dibuka sejak itu.

"Jadi sampai sekarang memang resminya kami baru launching Posko THR hari ini tapi, sesungguhnya sejak saya sampaikan surat edaran itu sudah dibuka posko itu," ucap dia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dibayar secara penuh dan tepat waktu atau H-7 sebelum Idul Fitri. Namun, keringanan juga diberikan dengan batas waktu minimal pelunasan THR H-1 Idul Fitri 2021.

Untuk bisa mendapatkan keringanan tersebut, Ida menekankan, perusahaan yang dimiliki pengusaha tersebut terbukti masih mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dibuktikan dari data laporan keuangan dua tahun terakhir yang transparan.

"Laporan keuangan dua tahun terakhir. Kemudian tentu saja pemberian THR itu diberikan H-7," kata dia saat konferensi pers, Senin, 12 April 2021.

Ida menambahkan, sebelum itu, pengusaha juga harus melakukan pembicaraan dengan pekerjanya untuk mencapai kesepakatan pembayaran THR 2021. Namun, pelunasan pembayaran THR yang telah dibicarakan minimal adalah H-1 Idul Fitri 2021.

Adapun besaran THR yang dibayarkan juga diwajibkan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah hasil pembicaraan disepakati, harus ditetapkan dalam kesepakatan tertulis dan disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

"Dia harus melaporkan pembicaraan bipartit nya kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7 karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 hari raya Idul Fitri," ucap Ida.