Menakertrans: Aturan "Outsourcing" Segera Diterbitkan

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (ANTARA) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan aturan mengenai praktik kerja alih daya (outsourcing) kini sudah di tahap finalisasi dan akan diterbitkan secepatnya, paling lama akhir Oktober.

"Kami keluarkan secepat mungkin. Ini sudah kami finalisasi sebulan terakhir di tripartit nasional," kata Menakertrans seusai membuka Pameran Bursa Kerja di JI Expo Kemayoran Jakarta, Jumat.

Muhaimin menyebutkan aturan baru itu Permenakertrans tentang Alih Daya yang akan mengatur pelaksanaan sistem kerja "outsourcing" dengan mengacu ke UU Nomor 13/2004 tentang Ketenagakerjaan yaitu pekerjaan pokok atau pekerjaan inti tidak boleh dialihdayakan.

Sementara pekerjaan tambahan yang boleh dialihdayakan hanya ada lima jenis yaitu "cleaning service", keamanan, tranportasi, katering dan pekerjaan penunjang penambangan.

"Selain lima jenis pekerjaan itu nanti harus dihentikan untuk kemudian menyesuaikan dengan sistem kerja langsung antara penerima kerja dan pemberi kerja," kata Menakertrans.

Setelah aturan "outsourcing" dikeluarkan, perusahaan akan diberi kesempatan memanfaatkan masa transisi untuk menyiapkan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja termasuk pekerjaan yang dialihdayakan.

"Masa transisi ini juga disiapkan agar yang sudah bekerja saat ini tidak kehilangan pekerjaannya," kata Muhaimin.

Sementara itu, dua daerah disebut Menakertrans telah mulai melakukan penertiban terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja alih daya yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Jawa Timur dalam sebulan terakhir sudah menyiapkan dan melakukan penertiban. Jawa Barat bertekad yang sama, untuk melakukan inventarisasi yang sebenarnya sudah kita mulai bulan Juni lalu," paparnya.

Saat ini, seluruh perusahaan alih daya diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang untuk dilakukan proses inventarisasi dan pengawasan.

"Yang tidak registrasi ulang akan dianggap ilegal dan perusahaan yang registrasi tapi melanggar aturan, akan dicabut izinnya," kata Muhaimin.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...