Menakertrans: BUMN Wajib Patuhi Aturan Outsourcing

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Merdeka.com
    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    MERDEKA.COM. PT. Wijaya Karya (Wika) Tbk tengah bersiap mengerjakan proyek pembangunan hotel berbintang di kawasan Masjidil Haram, Arab Saudi.Wika menjadi sub kontraktor dari kontraktor besar Timur Tengah, Bin Ladin Group yang merupakan keluarga pendiri Al-Qaidah. …

Jakarta (ANTARA) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh perusahaan, baik swasta, Badan Usaha Milik Negara, maupun Badan Usaha Milik Daerah, wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012.

"Cakupan kebijakan alih daya atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing ini berlaku bagi perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD di seluruh Indonesia," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.

Aturan alih daya itu juga harus diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian kerja di perusahaannya masing-masing, baik perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan outsourcing.

"Perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan, atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan itu paling lama 12 bulan. Masa transisi harus dimanfaatkan agar peksanaan outsourcing dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Muhaimin.

Muhaimin mengakui bila masih ada pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi berbagai perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/manajemen perusahaan dan pekerja/buruh.

Semua permasalahan outsourcing yang masih terjadi itu diharapkan untuk dapat segera diselesaikan pada masa transisi dengan menggelar dialog secara bipartit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, Muhaimin menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dapat diserahkan hanya ada lima jenis, yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengaman, jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh (transportasi).

"Dari segi perlindungan, ketentuan (Permenakertrans) itu menjamin adanya jaminan keberlangsungan bekerja, terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh, serta perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah," kata Muhaimin.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans Irianto Simbolon menambahkan selama ini pihak Kemnakertrans terus melakukan mediasi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama soal outsourcing yang terjadi di BUMN/BUMD.

"Kakim terus sosialisasikan ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam permenakertrans itu. Tinggal dalam pelaksanaannya segera diimplementasikan oleh masing-masing perusahaan BUMN/BUMD," kata Irianto.

Pembinaan mengenai pelaksanaan outsourcing melalui sosialisasi dan dialog itu dikatakan Irianto memang harus ditingkatkan agar tidak jadi salah penafsiran dalam pelaksanaannya oleh perusahaan.

"Pelaksanaan outsourcing harus sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara atau produk baru, ya, setelah itu boleh dilakukan dengan kontrak (pemborongan)," kata Irianto.

Irianto juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan jika pekerjaan yang awalnya diborongkan itu bersifat terus-menerus, harus menjadi organik atau permanen di perusahaan pemberi kerja menggunakan sistem kerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), dan tidak boleh menggunakan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

"Kami akan kerahkan dinas-dinas tenaga kerja agar terjun langsung ke perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk melakukan pembinaan soal outsourcing ini," kata Irianto.

Sosialisasi itu juga termasuk adanya jaminan dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan, yaitu jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh (hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat) serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat