Menanti Mardani Maming Hadiri Pemeriksaan KPK usai Praperadilan Ditolak Pengadilan

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming, ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan ini terkait pengujian keabsahan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Mardani Maming.

Ditolaknya gugatan praperadilan itu membuat KPK menagih janji kuasa hukum Mardani Maming yang bakal menghadirkan bendahara umum PBNU itu menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah pada hari ini, Kamis (28/7).

"Kami berharap kuasa hukum tunaikan janji yang sudah disampaikan ke publik untuk hadir ke KPK bersama MM (Mardani Maming)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/7).

Ali mengatakan, setiap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Begitu juga saat menetapkan status buronan terhadap tersangka.

Mardani Maming diketahui menjadi buronan KPK setelah kabur saat hendak dijemput paksa tim lembaga antirasuah. KPK kehilangan jejak politisi PDIP itu saat menjemput paksa di salah satu apartemen miliknya kawasan Jakarta Selatan.

Penjemputan paksa dilakukan KPK setelah Mardani Maming, dua kali mangkir diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang. Dugaan suap dan gratifikasi itu berlangsung ketika Mardani Maming masih menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Memasukan tersangka pada DPO merupakan bentuk keseriusan kami dalam menyelesaikan perkara korupsi agar cepat, cermat, dan tepat sesuai hukum sehingga kepastian hukum segera terwujud," kata Ali.

Penjelasan Kuasa Hukum

Terpisah kuasa hukum Mardani Maming, Denny Indrayana memastikan kliennya siap hadir dalam pemeriksaan hari ini. Denny menyebut Mardani Maming siap menjalani proses hukum yang berlaku.

Denny menegaskan kliennya siap menghadapi proses hukum selanjutnya setelah gugatan praperadilan ditolak pengadilan.

"Sesuai janji di surat yang telah kami kirimkan ke KPK pada hari Senin yang lalu, dapat kami sampaikan bahwa klien kami, Mardani H. Maming akan datang ke KPK, Kamis, 28 Juli 2022," kata Denny.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya menolak gugatan praperadilan Mardani Maming. Mardani Maming menggugat praperadilan terkait pengujian keabsahannya setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dan disangkakan menerima gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Mardani Maming dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur soal pihak penerima suap.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel