Menanti Sosok Pilihan Jokowi di Kementerian dan Lembaga Baru

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Soal waktu Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet terbatas pelan-pelan terbuka. Dia disebut akan menetapkan pilihannya pada Rabu 28 April 2021.

Reshuffle kabinet ini disebut hanya akan melantik sosok yang mengisi posisi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian Kementerian Investasi, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN).

"Investasi, Kepala BRIN, (dan) Mendikbud-Ristek. Mungkin malam ada nambah lagi" kata sumber terpercaya Liputan6.com saat dikonfirmasi, Selasa (27/4/2021).

Sumber tersebut pun menyebut nama. Jokowi disebut memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Dikbud-Ristek. Hal ini semakin menambah spekulasi akan sosok Nadiem yang bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lalu seperti yang banyak pihak duga, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dinaikkan menjadi menteri Investasi.

Sementara, Kepala BRIN akan dijabat oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko.

"(Kepala BRIN) Dari Kepala LIPI," kata sumber Liputan6.com di lingkaran Istana saat dikonfirmasi.

Adapun disebut pelantikan akan dilakukan siang hari. ""Iya, besok siang (pelantikan)," kata sumber tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin pun merasa yakin dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet.

Hal tersebut seiring dengan Mensesneg Pratikno yang telah menerima surat persetujuan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Tidak lama lagi, tidak lama lagi (reshuffle). Itu surat resmi dari DPR tentang persetujuan DPR atas penggabungan dua kementrian (sudah diterima Pratikno)," katanya.

Sudah Dipertimbangkan

Di kesempatan terpisah, Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, reshuffle kabinet baru akan menyasar Kemendikbud yang dilebur dengan Kemenristekdikti serta pembentukan Kementerian Investasi, sebagaimana persetujuan DPR berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Fadjroel menjelaskan pertimbangan peleburan dua kementerian berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pertimbangannya, untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandirim

"Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat," ucap Fadjroel.

Sementara itu, pertimbangan pembentukan Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 39 tahun 2008.

Salah satunya, untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.

Disorotnya Keberadaan Kementerian Investasi

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersalaman dengan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia (kedua kanan) usai memainkan alat musik khas Papua selama Musyawarah Nasional XVI HIPMI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersalaman dengan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia (kedua kanan) usai memainkan alat musik khas Papua selama Musyawarah Nasional XVI HIPMI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon berharap pembentukan Kementerian Investasi tidak keliru. Dia khawatir dibentuknya Kementerian Investasi justru tidak mendatangkan investasi yang diharapkan.

"Ini harus dipikirkan jangan sampai ada masukan masukan yang bisa keliru kepada Presiden, nanti dengan adanya kementerian investasi ini akan datang itu investasi yang besar besaran tapi kemudian kita lihat tidak datang itu yang diharapkan," kata dia.

Menurutnya, sebuah kementerian hanya pembuat kebijakan. Tapi eksekutor di lapangan tetap kembali pada pemangku bisnis.

"Kita udah bisa memprediksi apalagi di tengah pandami Covid sekarang ini yakin gak sih kita bahwa dengan adanya kementerian investasi apalagi kementerian itu kan sikapnya konsep, eskekutornya tetap di lapangan itu ya ada bisnis to bisnis, didunia investasi itu," kata Fadli.

Fadli menuturkan, para investor yang masuk ditentukan dari kondisi suatu negara. Dia melihat, jika keadaan pandemi belum membaik maka investasi akan berat untuk masuk.

"Sangat penting untuk dicatat investasi itu tidak bisa dipisahkan dalam proses recovery dari pandemi ini, negara mama yang paling cepat melakukan recovery dan mengontrol pandemi ini maka negara itulah yang akan mendapatkan peluang investasi paling awal, tapi kalau kita masih dianggap negara yang belum aman sudah pasti akan berat," ujarnya.

Kinerja Nadiem Mendapat Pujian

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat memuji kinerja Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Menurutnya, kinerja Nadiem selama menjadi menteri memang memerlukan dukungan.

Menurutnya, PDIP tak melihat kerja menteri sebagai kerja individu.

"Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya," kata dia.

Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan," lanjutnya.

Bahkan menurut Hasto, pemaparan Nadiem akan membumikan Pancasila, perlu mendapatkan dukungan.

"Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan," kata Hasto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: