Mencari damai di Libya dan Iran, UE dihantui diplomasi lamban di masa lalu

Oleh Ulf Laessing dan Robin Emmott

CAIRO/BRUSSELS - (Reuters) - Setelah perang pecah lagi di Libya awal tahun lalu, tim khusus diplomat UE di Tripoli terpaksa kembali ke negara tetangga Tunisia untuk melakukan apa yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun: menunggu.

Ketika Jerman mengadakan KTT PBB pada Minggu untuk sebuah jalan dalam mengakhiri konflik di Libya, dalam gejolak sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada 2011, negara-negara Eropa meyakini mereka kini bisa mulai mengatasi kelambanan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan pintu selatan mereka.

Namun seperti para ahli Uni Eropa yang bosan ditugasi mendukung para pejabat kementerian Libya di kantor-kantor misi sementara mereka di Tunis dalam lima tahun terakhir, diplomasi UE sering datang terlambat memberi dampak dan, di Iran, dibiarkan terpapar oleh kebijakan "America First"-nya Presiden AS Donald Trump.

"Kami Eropa, karena kami tak ingin turut serta dalam solusi militer, maka kami membentengi diri kami dengan keyakinan tidak ada solusi militer," kata kepala kebijakan luar negeri baru Uni Eropa Josep Borrell kepada Parlemen Eropa pekan ini.

"Tidak ada yang akan senang sekali jika, di pantai Libya, ada rangkaian pangkalan militer angkatan laut Rusia dan Turki di depan pantai Italia," kata dia.

Uni Eropa yang kuat secara ekonomi, yang pernah membanggakan soft power bisa membantu mengubah tetangga-tetangga komunisnya menjadi ekonomi-ekonomi pasar berkembang, pertama kali mengirim misi ke Libya guna melatih penjaga perbatasan pada 2013 tetapi dikurangi menjadi hanya menjalankan semua pelatihannya di luar Libya sejak 2015, kembali sejenak pada 2017 dan 2019.

Karena Libya menjadi rute migrasi paling dekat ke pantai-pantai Eropa dan pasokan energinya di Mediterania diincar Turki, kebijakan terhadap negara yang pernah menjadi prioritas UE itu malah menjadi simbol dari perpecahannya.

Bekas penjajah Libya, Italia, mendukung pemerintahan Fayez al-Serraj yang berbasis di Tripoli, sebaliknya Perancis lebih menyukai Khalifa Haftar, panglima Tentara Nasional Libya timur.

Paris dan Roma bersaing menggelar konferensi perdamaian, ketika Rusia dan Turki, dua negara yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia Uni Eropa, mengacuhkan blok itu. Pembicaraan pertama mengenai gencatan senjata pekan lalu diadakan di Moskow, bukan di Brussels.

Washington, sekutu terdekat Eropa, umumnya tidak hadir, jauh dari keadaan pada 2011 ketika Amerika Serikat dan Eropa bekerja sama di bawah NATO dalam kampanye pemboman untuk mendukung pemberontak yang menggulingkan Khadafi.

"Di Timur Tengah dan Afrika Utara, UE tak pernah memiliki gagasan yang jelas tentang apa tujuannya, sehingga tidak bisa proaktif, hanya reaktif. Kami telah menyianyiakan banyak kesempatan," kata Sven Biscop, analis Egmont Institute di Belgia.

'PENDEKATAN EROPA'

Uni Eropa, yang menghadapi krisis di Iran karena tercerai berainya kesepakatan nuklir 2015, kini merasakan peluang di Libya setelah Moskow gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Haftar.

Dikejutkan dampak serangan drone AS terhadap seorang jenderal Iran pada 3 Januari, telah menyemangati Eropa di Libya, kata beberapa utusan Uni Eropa, untuk merancang sebuah "pendekatan Eropa" yang baru.

Inggris, Prancis dan Jerman pekan ini sudah menunjukkan tekad baru dalam menekan Teheran agar mematuhi kesepakatan Iran, memicu mekanisme penyelesaian perselisihan yang bisa mengarah kepada penerapan kembali sanksi PBB.

Namun demikian, karena semakin dekatnya konferensi Minggu mengenai Libya, Italia dan Prancis belum menyingkirkan perbedaan pandangan di antara mereka dan bersatu di belakang pemerintah sah Libya di Tripoli.

Jerman, yang menganggap diri lebih netral ketimbang Prancis dan Italia, sudah berusaha mengambil peran memimpin, ketika Kanselir Jerman Angela Merkel meluangkan waktu dalam mencari dukungan dari mitra-mitra Rusia, Turki dan Mesir.

Kepemimpinan baru UE di Brussels juga ingin menjadi lebih "geopolitik" dan membendung tergerusnya pengaruh Eropa. Mereka meluncur ke dalam hiruk-pikuk diplomasi Januari di tengah kekhawatiran Timur Tengah lautan api setelah serangan pesawat tak berawak AS di Irak.

Para pejabat tinggi Uni Eropa menggelar perundingan dengan Serraj di Brussels yang dimintakan oleh pertemuan darurat para menteri luar negeri UE, menyeru presiden Iran dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk turut serta dalam sebuah konferensi di Sahel.

"Kami tidak berusaha mengambil kebijakan eksternal yang agresif ... tetapi para kepala negara perlu pola pikir baru agar lebih tegas," kata seorang pejabat senior Uni Eropa yang terlibat dalam kebijakan luar negeri.

Pemerintah-pemerintah asing bersahabat memang ingin menyaksikan Uni Eropa berhasil di dunia, kata para pejabat dan diplomat. Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido berulang kali meminta bantuan UE untuk meningkatkan tekanan kepada Presiden Nicolas Maduro.

Sejak Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi AS, Teheran berulang kali meminta UE agar menyelamatkan kesepakatan nuklir dengan menjaga saluran perdagangan tetap terbuka.

Tetapi karena Inggris, salah satu dari dua kekuatan militer utama Eropa selain Prancis, meninggalkan Uni Eropa, Uni Eropa bisa menemui kesulitan dalam mewujudkan ambisinya.

Baik UE maupun NATO tidak punya rencana mengerahkan pasukan di Libya. Operasi angkatan laut UE, Sofia, yang menyelamatkan migran dari pantai Libya dan membantu menegakkan embargo senjata, sudah ditarik dari perairan Libya, dan sekutu-sekutu Eropa menolak seruan AS di NATO agar membantu patroli di jalur pelayaran Teluk.

Kadang-kadang cuma pernyataan setuju malah kian memecah belah.

"Isyarat positifnya adalah bahwa semua pihak kini setuju bahwa hal ini tak bertahan lama," kata Bruno Macaes, mantan menteri Eropa untuk Portugal dan sekarang menjadi konsultan kebijakan luar negeri.


(Laporan tambahan oleh Andreas Rinke di Berlin, Luke Baker di London, Parisa Hafezi di Dubai, John Irish di Paris dan John Chalmers di Brussels; Disunting oleh Peter Graff)