Mendag hadiri pertemuan Dewan Menteri OECD bahas soal karbon

·Bacaan 2 menit

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menghadiri Pertemuan Dewan Menteri OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD Ministerial Council Meeting) pada 5-6 Oktober 2021 di Paris antara lain guna membahas mengenai perdagangan karbon.

“Indonesia berpotensi menjadi carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon sukarela secara internasional. Namun, kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif,” kata Mendag lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia secara tegas juga menyampaikan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Paris Agreement.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan carbon pricing.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan rendah karbon lewat kolaborasi global

Keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai negara di dunia serta membahas berbagai isu perdagangan terkini.

Dalam kunjungannya, Mendag turut didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

Dalam pertemuan ini, Mendag menghadiri sesi pleno tingkat menteri Building a Green Future yang membahas Innovation and Inclusive Pathways to Net-Zero, serta menghadiri kegiatan working lunch dengan tema Promoting Trade for All.

Hal lain yang dibahas pada sesi Building a Green Future adalah upaya mendorong agenda pemulihan ekonomi yang kini juga dikemas untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau, inovasi, dan peluang ekonomi baru bagi para pekerja.
Baca juga: Sekjen OECD minta Indonesia maksimalkan implementasi UU Cipta Kerja

"Untuk mencapai upaya pemulihan ekonomi yang dipadukan dengan pencapaian target net zero emission, tentunya memerlukan kerja sama internasional," ucapnya.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang diluncurkan beberapa negara seperti Green Deal (Uni Eropa), Build Back Better World (G7), Beyond Zero Initiative (Jepang), dan Blue Dot Network (Amerika Serikat, Jepang, dan Australia).

Menurut Mendag, pada dasarnya, para menteri menyadari bahwa adanya urgensi untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang dapat berkontribusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, ujar dia, untuk mengatasi persoalan terkait perlindungan kesejahteraan pekerja, wanita dan anak-anak, serta kompetisi, subsidi, kelestarian lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: G20 didesak dorong praktik investasi sosial-lingkungan yang lebih baik

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel