Mendag: Perundingan I-UAE CEPA putaran pertama sangat produktif

·Bacaan 3 menit

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-United Arab Emirats Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA) putaran pertama yang berlangsung 2-4 September 2021 di Bogor, Jawa Barat, sangat produktif.

"“Hasil perundingan putaran pertama akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dan intersesi untuk membahas potensi kerja sama yang dapat dilakukan, misalnya dalam hal dukungan terhadap industri kecil dan menengah, niaga elektronik, dan pengembangan industri halal,” kata Mendag lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

Perundingan dilaksanakan setelah Peluncuran Perundingan I-UAE CEPA secara resmi oleh Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Minister United Arab Emiratesof State for Foreign Trade of United Arab Emirates (UAE) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

I-UAE CEPA adalah upaya penting kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Peningkatan kinerja kedua sektor tersebut sangat diperlukan di tengah upaya pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Putaran Pertama Perundingan I-UAE CEPA itu juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo oleh kedua Menteri saat kunjungan kehormatan Menteri Thani Al Zeyoudi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/9).

“Presiden RI menyambut sangat positif dimulainya perundingan CEPA antara kedua negara dan berharap agar perundingan I-UAE CEPA dapat dirampungkan dalam kurun waktu satu tahun,” kata Mendag Lutfi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan perundingan IUAE-CEPA mencatatkan sejarah baru sebagai perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Teluk.

“Arti penting UEA bagi Indonesia adalah sebagai hub strategis untuk penetrasi pasar ke negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa,” imbuh Djatmiko.

United Arab Emirates (Uni Emirat Arab/UEA) merupakan salah satu negara tujuan pasar ekspor nontradisional Indonesia yang menjadi hub perdagangan internasional di kawasan Timur Tengah. Sementara itu bagi UEA, IUAE-CEPA menjadi perundingan dagang bilateral pertama dengan mitra dagangnya di kawasan Asia.

Sepuluh Kelompok Kerja I-UAE CEPA

Pada perundingan putaran pertama I-UAE CEPA, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini, sementara delegasi UEA dipimpin Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector, Ministry of Economy of UAE, Juma Al Kait.

Made menjelaskan, Perundingan I-UAE CEPA mencakup 17 bab dan pembahasannya dibagi dalam sepuluh kelompok kerja (working groups).

Kesepuluh kelompok kerja tersebut yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi (termasuk UKM), kekayaan intelektual, ketentuan legal dan isu institusional, pengadaan barang pemerintah, serta halal dan ekonomi syariah.

“Setelah perundingan, kedua delegasi saling memahami kebijakan dan posisi masing-masing dan menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut perundingan pertama yang akan dibahas pada perundingan putaran berikutnya. Pertemuan teknis dan intersesi akan digelar untuk saling memberi klarifikasi dan melanjutkan diskusi mengenai potensi-potensi kerja sama,” kata Made.

Pada perundingan pertama ini, kedua Ketua Delegasi juga telah menandatangani Term of Reference (ToR) Perundingan I-UAE CEPA.

ToR ini merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman bagi kedua delegasi dalam menjalankan perundingan I-UAE CEPA.

Kedua negara sepakat untuk melaksanakan perundingan putaran kedua I-UAE CEPA di bulan Oktober 2021.

Selain Kemendag, delegasi Indonesia juga diperkuat oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Baca juga: Mendag yakin IUAE-CEPA dongkrak perdagangan RI-UEA hingga 3 kali lipat
Baca juga: Presiden harapkan perdagangan RI-UEA naik 2-3 lipat melalui IUAE-CEPA
Baca juga: Kadin Indonesia-UEA tingkatkan kemitraan ekonomi dan investasi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel