Mendagri apresiasi Malut kendalikan inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Maluku Utara yang tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.

"Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta Senin.

Tito menyampaikan itu ketika Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah pada Senin (7/11/2022). Kegiatan yang berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri itu dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta atensi Gubernur Sumatera Barat yang mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi. Diketahui, tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 7,87 persen.

Baca juga: Ganjar: Kenaikan UMP 2023 sesuai inflasi Jateng

Baca juga: BI perkirakan inflasi akhir 2022 lebih rendah, di bawah 6,3 persen

"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ucap Mendagri.

Adapun, inflasi di Provinsi Sumatera Barat di antaranya dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal, produksi beras di Sumatera Barat termasuk surplus.

Kenaikan itu, kata Mendagri kemungkinannya dipicu oleh tingginya permintaan komoditas tersebut dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga, banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.

"Langkah-langkah yang sudah bapak (Gubernur Sumatera Barat) lakukan cukup detail, namun sebagai informasi, ini belanja tidak terduga masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

Baca juga: BPS catat deflasi 0,11 persen pada Oktober 2022

Baca juga: BPS: Penurunan harga makanan redam kenaikan inflasi tahunan Oktober

Realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

Sementara itu merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.