Mendagri desak Pemda optimalisasi penggunaan BTT dan Bansos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun, namun yang baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

"Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," kata Mendagri di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan penggunaan BTT di tingkat provinsi, terealisasi baru 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru sebesar 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

Baca juga: Pemprov Riau salurkan bansos Rp1,6 miliar untuk warga tak mampu

Baca juga: Presiden minta penerima manfaat tak ragu pakai bansos untuk gizi anak

Ia menyebutkan, bahwa sebagian dana ini dicadangkan untuk kegiatan berhubungan dengan keadaan kedaruratan bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi.

Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.

"Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini," tutur Mendagri.

Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp6.164,73 triliun.

"Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan," tegasnya.

Baca juga: Mendagri apresiasi Malut kendalikan inflasi

Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.

Di sisi lain, Mendagri juga meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022, untuk menganggarkan nya di tahun anggaran 2023. Mengingat, alokasi anggaran bansos dapat digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang tidak dapat diprediksi, seperti akibat adanya inflasi seperti sekarang ini.

"Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah lain) yang tidak menganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi. Kenaikan harga barang perlu intervensi kepada rakyat yang tidak mampu, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.