Mendagri dorong percepatan realisasi belanja daerah di Kalteng

·Bacaan 1 menit

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dua hal yang utama dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah, yakni membahas tentang realisasi belanja APBD dan penanganan COVID-19.

"Belanja pemerintah adalah belanja yang utama di masa pandemi," katanya di Palangka Raya, Kamis.

Untuk itu diharapkan belanja pemerintah pusat maupun daerah secara akumulatif total, terutama di kuartal kedua bisa dipercepat realisasinya dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dalam hal ini, daerah harus berkontribusi secara optimal dalam upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah tersebut.

"Tapi belanjanya harus tepat sasaran yang bisa membangkitkan ekonomi program- programnya, tidak hanya sekadar habis uang saja," tegasnya.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dijelaskannya untuk bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebersamaan, baik realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Adapun berdasarkan rakor tersebut, realisasi belanja di Kalteng sudah cukup baik dan mulai meningkat.

"Ada yang mencapai hampir 30 persen, ada juga memang di bawah 20 persen namun berkomitmen untuk menaikkan targetnya," tuturnya.

Pihaknya terus mendorong upaya percepatan tersebut agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, sehingga juga akan terus memonitor secara berkala, tentunya dibantu oleh pihak terkait lainnya.

Tito mengaku sengaja datang ke Kalteng untuk mengambil momentum yang baru saja gubernur dan wakil gubernurnya dilantik oleh presiden.

"Saya sudah berdiskusi banyak di Jakarta dan kemudian ingin langsung berkomunikasi dengan staf, para kepala daerah, serta Forkopimda mengenai perintah presiden untuk mempercepat belanja dimaksud," terangnya.

Lebih lanjut Tito juga mendorong agar upaya penanganan pandemi COVID-19 bisa terus dioptimalkan oleh pemerintah daerah, baik dalam penanganan kasus hingga menyukseskan pelaksanaan vaksinasi.

Turut mendampingi Mendagri serta mengikuti rakor tersebut, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Sekretaris Daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah terkait lainnya.