Mendagri: Jambi harus lakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir pada acara memberikan masukan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, minta agar daerah ini melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan.

TPID Provinsi Jambi dapat melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan, salah atau upaya yang dapat dilakukan dengan menyediakan pasokan ikan nila sebab analisa BI dan BPS, bahan pangan pemicu inflasi di Jambi antara lain bawang merah dan ikan nila, kata Tito Karnavian, di Jambi Sabtu (27/8) malam.

"Kalau untuk bawang merah secara iklim mungkin tidak cocok, saya kasih masukan yang mungkin realistis dan cepat dikerjakan, serta tingkat keberhasilan tinggi adalah dengan menyediakan pasokan ikan nila lebih baik lagi sehingga lebih stabil," sarannya.\

Baca juga: BI DKI harap pasokan pangan di Ibu Kota bisa kendalikan inflasi

Upaya lain yang bisa dilakukan TPID, yakni dengan terus menjalin kerja sama antar-daerah.

Mendagri Tito Karnavian hadir pada Higt Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Provinsi Jambi yang digelar di Gedung Lantai 2 Mahligai Bank 9 Jambi.

Baca juga: Subsidi pangan Rp1 triliun berperan kendalikan inflasi di DKI Jakarta

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri tersebut dibuka oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri juga para pejabat instansi terkait maupun Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkomoinda).

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kembali menggelar High Level Meeting tahun 2022 dengan tema "Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" guna berkomitmen dalam pengendalian inflasi di daerah ini.

Baca juga: Pemkot Bandung dorong pertanian urban demi kendalikan inflasi

High Level Meeting dilaksanakan sebagai upaya untuk mereview inflasi di Provinsi Jambi dan merumuskan strategi pengendaliannya.

Hal Ini diperlukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dari pertemuan ini, kita sepakat untuk menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, dimana sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Selasa 14 Juni lalu," kata Al Haris.

Baca juga: Kementan ungkap tiga faktor kendalikan inflasi pangan

Lebih lanjut, Gubernur Jambi saat memberi pemaparan terkait kondisi ekonomi dan inflasi di Provinsi Jambi saat High Level Meeting, bahwa komitmen pertama terkait pengendalian inflasi ini, yaitu menjaga inflasi sesuai koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Komitmen kedua, yakni merealisasikan kerjasama antar daerah untuk bahan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya di seluruh kabupaten/kota untuk mengulas kembali perkembangan harga dan mencari solusi agar harga stabil.

"Semua ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Gubernur Jambi Al Haris.

Baca juga: Kenaikan harga cabai merah salah satu penyebab inflasi di Jambi

Gubernur Al Haris juga menjelaskan kondisi harga komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini, khususnya petani kelapa sawit belum merasakan kenaikan TBS meski keran ekspor kembali dibuka.

Tren kenaikan TBS yang masih belum stabil sangat mempengaruhi perekonomian petani di Jambi yang 60 persennya merupakan petani sawit.

Kekhawatirannya terkait dampak dari adanya beberapa perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Mineral (ESDM) karena angkutannya yang bermasalah, kata Al Haris.

"Kita khawatir bahwa akan terjadi inflasi yang tidak terkendali di Provinsi Jambi dan otomatis kalau inflasi signifikan, maka dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jambi, " katanya.

Baca juga: Badan Pangan Nasional: Bazar pangan murah jaga inflasi tetap stabil

Al Haris juga mengatakan kita ingin tingkat inflasi di Jambi dari semua Kabupaten/Kota bisa dikendalikan, paling tidak harga komoditi penyumbang income perkapita keluarga Jambi yang perlu dipertahankan.

Gubernur juga meminta kepada pihak terkait untuk selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi dan gejolak ekonomi di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga berterima kasih kepada Bank Indonesia yang selalu aktif dan responsif terhadap dinamika ekonomi di Jambi.

Tampak hadir dalam acara Higt Level Meeting di lantai 2 Bank 9 Jambi, Forkopimda Pemprov Jambi Danrem 042 Gapu Brigien TNI Supriono, Kapolda Irjen Pol A Rachmad Wibowo, pada bupati, Kepala BPS Prov Jambi dan Kepala Perum Bulog Jambi.