Mendagri Klaim MK Tak Wajibkan Ada Aturan Turunan Pengisian Penjabat Gubernur

Merdeka.com - Merdeka.com - PKS menyatakan pemerintah tidak menjalankan putusan MK terkait perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022, yang meminta pemerintah membuat aturan turunan agar pengisian Penjabat Gubernur memegang prinsip terbuka, transparan dan akuntabel.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan MK tidak mewajibkan pemerintah membuat aturan turunan, melainkan meminta pemerintah hanya perlu mempertimbangkan adanya aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Mempertimbangkan, bukan mewajibkan, beda loh. Kalau memerintah mewajibkan nah itu kami harus buat PPnya, kalau mempertimbangkan kira-kira boleh anda buat, boleh anda tidak buat," katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/5).

Dia menyebut putusan MK terkait aturan turunan bukan berada di amar putusan, melainkan pertimbangan dan tidak mewajibkan pemerintah membuat aturan turunan atau teknis

"Poin pentingnya, itu bukan di amar putusan tapi di pertimbangan, di pertimbangkan pun bahasanya bukan mewajibkan memerintahkan," ujarnya.

"Kalau mempertimbangkan itu artinya diskresi dari pemerintah, boleh membuat, boleh juga tidak. Nah pemerintah beranggapan, aturan-aturan mengenai penunjukan PJ itu sudah ada, satu di UU nomor 10 2019 tentang Pilkada, pimpinan tinggi madya pimpinan tinggi Pratama untuk gubernur bupati dan walikota," tambah Tito.

Selain itu, Tito mengklaim pemerintah sudah tiga kali melakukan penunjukkan Penjabat.

"Praktiknya sudah 3 kali kita lakukan di tahun 2017 waktu kita Pilkada, kita PJ sudah ada menggunakan mekanisme itu. Di tahun 2018, PJ juga sudah ada, tahun 2020 lebih banyak lagi, itu lebih dari 200, ingat enggak 2020, kalau ditanya kok panjang, ada juga yang pajang di Sulawesi Tenggara itu 8 bulan," katanya.

Dia menyebut, Pj hanya akan menjabat selama satu tahun, bukan 2-3 tahun hingga Pilkada 2024. sebab, dalam aturan akan dilakukan evaluasi paling lama satu tahun.

"No no (bukan 2 tahun), ini tolong dicatat betul, UUnya, PJ ini berlangsung hanya satu tahun. UU nya mengatakan pejabat kepala daerah itu bertugas paling lama satu tahun, setelah satu tahun dievaluasi boleh diperpanjang dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, tergantung hasil evaluasi," terangnya.

"Pertiga bulan sekali mereka harus membuat laporan pertanggungjawaban gubernur kepada presiden melalui Mendagri, bupati walikota kepada Mendagri melalui gubernur. Nah saya sudah sampaikan kepada DPR juga mari kita awasi sama-sama DPD mari kita awasi sama-sama, karena mereka para pejabat ini akan dilakukan evaluasi per tiga bulan," pungkas mantan Kapolri itu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur yakni Pj Provinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Penjabat Gubernur yang resmi dilantik Mendagri Tito hari ini adalah Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel