Mendagri: Lengkapi layanan faskes percepat turunkan stunting

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk berupaya mempercepat penurunan stunting, antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

"Rekan- rekan kepala daerah tolong mengecek betul poliklinik, puskesmas yang terbengkalai tolong prioritaskan dan dicek kurangnya apa, jika sarana dan prasarananya nggak ada, harus dihidupkan dan diaktifkan, karena pelayanan dasar ini jika tidak baik itu akan membuat anak–anak kita menjadi stunting," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan dalam upaya menurunkan stunting maka kepala desa dan camat mengaktifkan dan mengikutsertakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu untuk mendata ibu hamil yang masuk kategori kurang mampu dari pintu ke pintu yang berisiko stunting.

Mereka, katanya, perlu diberikan makanan tambahan, telur sebutir sehari, protein hewani yang baik, seperti ikan, daging, sayur, atau vitamin sesuai pendataan keluarga sasaran.

"Melalui pendataan ini juga diharapkan akan dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, sehingga penyaluran bantuan dan program–program dari pemerintah ini menjadi tepat sasaran," katanya.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan stunting libatkan semua kementerian dan lembaga

Selain itu, pendataan secara detail dibutuhkan untuk melihat kekurangan keluarga tersebut sehingga mereka bisa diintervensi melalui penyaluran berbagai macam bantuan.

Dalam penanganan prevalensi stunting di Riau, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

BKKBN Provinsi Riau telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di daerah itu sebanyak 10.674 orang. Tim itu terdiri atas kader TP PKK, kader KB, dan bidan yang telah mendapat surat keputusan dari kepala desa/lurah setempat,

BKKBN Provinsi Riau juga telah membentuk Tim Audit di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang melibatkan dokter anak, dokter obgyn, ahli gizi, dan psikolog.

Baca juga: Aisyiyah perjuangkan isu stunting pada Muktamar 48 Muhammadiyah
Baca juga: BKKBN: Perilaku pengasuhan 1.000 HPK belum sesuai harapan
Baca juga: Menkes: Intervensi spesifik stunting perlu sebelum-setelah kelahiran