Mendagri: Mahalnya Mahar Pilkada Picu Korupsi di Daerah

Donny Adhiyasa

VIVA – Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang terus menyita perhatian insan politik Tanah Air. Polemik, kontroversi dan kisruh yang kerap mewarnai Pilkada pun masih jadi sorotan jelang bergulirnya pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

Diskusi terkait Pilkada pun dihelat Nagara Institute yang menghadirkan deretan narasumber kompeten tentang proses demokrasi di level daerah.

Diskusi daring bertajuk "Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?" lewat platform zoom meeting yang disiarkan pada kanal Youtube Nagara Institute, Sabtu 20 Juni 2020.

Para narasumber itu diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Afifuddin (Komisioner Bawaslu), Arsul Sani (Sekjen PPP).

Baca juga: Ibu Hamil dan Anak di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk GBK

Acara yang dipandu Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal juga turut mengundang Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR), Denny Indrayana (Bakal Calon Gubernur Kalsel) dan Imam B. Prasodjo (Sosiolog/Aktivis Sosial) sebagai narasumber lainnya.

Dalam diskusi tersebut, Mendagri Tito Karnavian kembali mengemukakan gagasan Pilkada Asimetris yang kemudian dikritisi oleh Gubernur Ganjar Pranowo dengan menawarkan pendekatan budaya dalam kepemimpinan daerah.

"Pilkada langsung berisiko jika masyarakat kurang terdidik, kurang sejahtera, dan berkemampuan fiskal yang rendah," kata Tito.

Ganjar berharap agar pilkada kita tidak mahal. "Jika Pilkada mahal, pasti korupsinya tinggi," jelas Ganjar.

Baca juga: Memilukan, Ibu Hamil Keguguran karena Tak Punya Biaya Swab Test

Fahri Hamzah dalam kesempatan ini berpendapat bahwa, harus ada sistem kebijakan terkait pilkada yang mendorong agar bagaimana masyarakat tidak bermain uang dalam berbagai proses tahapan yang ada.

Dia juga mengkritisi partai politik yang menurutnya hanya berorientasi kekuasaan. "Partai politik adalah ladang pemikiran. Partai politik bukan mesin kekuasaan," kata Fahri.

Bakal Calon Gubernur Kalsel, Denny Indrayana menyatakan bahwa harus ada sistem hukum agar meminimalisir politik uang. Dia bahkan berkomitmen untuk bertahan tidak menggunakan mahar walaupun itu sesuatu yang tidak mudah. 

Sementara itu, Arsul Sani menyayangkan ada ratusan kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK. "Ada 119 kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK, itu belum lagi yang di kejaksaan dan kepolisian," kata Arsul.

Baca juga: Panduan Lengkap Wisata ke Ancol, Taman Mini, Ragunan Masa New Normal

Afifuddin sebagai Komisioner Bawaslu mengatakan bahwa dua masalah besar terkait pilkada. "Pertama, politik uang dan kedua adalah netralitas ASN dalam pilkada," kata Afifuddin.

Sosiolog dan aktivis sosial Imam B. Prasodjo mengusulkan pentingnya panitia skrining kepemimpinan di partai politik agar pemimpin yang lahir benar-benar berkualitas.

Dia juga menyoroti masalah korupsi dengan pemimpin terpercaya. "Saat ini kita butuh kepala daerah yang memiliki public trust, terpercaya, di tengah perubahan dalam masyarakat," ucap Imam.

"Diskusi daring diikuti oleh 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk beberapa kepala daerah," tutup Yanuardi Syukur, Peneliti Nagara Institute.