Mendagri: Menkeu Sepakati Realokasi APBD untuk Bantuan Masyarakat Terdampak PPKM

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengamini, jika serapan anggaran daerah belum dilakukan maksimal selama kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut hasil rapat bersama seluruh kepala daerah, disimpulkan keputusan realokasi anggaran daerah dengan validasi Kementerian Keuangan yang tujuannya membantu masyarakat terdampak Covid-19.

"Ada usulan salah satu gubernur, agar dikeluarkan peraturan Mendagri, aturan bersama dengan Menkeu untuk realokasi APBD, paling telat Senin sudah bisa dikeluarkan aturannya," kata Tito saat jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).

Tito menjelaskan, realokasi APBD akan menyasar kepada tiga hal. Pertama penanganan pandemi Covid, seperti dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lain.

Kedua, jaring pengaman sosial dan ketiga, stimulan ekonomi bagi kelompok pebisnis menengah hingga kecil.

Tak Ragu Gunakan Anggaran

"Stimulan ekonomi ini untuk menjaga masyarakat yang memiliki usaha menengah, mikro dan ultra mikro agar tidak jatuh, jadi dapat digunakan," jelas Tito.

Tito berharap dengan adanya aturan realokasi APBD yang tervalidasi Kementerian Keuangan, maka tiap-tiap daerah tidak lagi ragu menggelontorkan anggaran mereka secara maksimal membantu masyarakat di masa PPKM Darurat.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel