Mendagri: Peran TNI di RUU PKS Bukan Pengerahan Pasukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menegaskan, peran TNI dalam Rancangan Undang-undang Pengamanan Konflik Sosial (PKS) sifatnya hanya penugasan.

"Ini kan bukan pengerahan kekuatan TNI tapi penugasan, sehingga itu tidak perlu ke presiden tapi cukup ke panglima TNI," kata Gamawan saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Menurut Gamawan, seorang kepala daerah bisa meminta bantuan pengerahan TNI kalau diperlukan. Selain itu, jenis-jenis tugas TNI juga diatur dalam undang-undang.

"Kalau memang diperlukan bantuan, tidak pengarahan dalam arti perang itu ya, bisa saja dilakukan dengan permohonan rapat musyawarah daerah," ungkapnya lagi.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Helmi Fauzi menjelaskan bahwa dilibatkannya TNI dalam pengamanan konflik sosial dinilai mundur dari sistem reformasi keamanan.

"Seharusnya TNI fokus pada upaya membela negara dari serangan eksternal sementara polri fokus pada kamtibnas. RUU ini mengaburkan dan tumpang tindih pembagian tugas TNI-Polri sehingga menyulitkan tugas akuntabilitas," jelasnya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.