Mendagri Targetkan Pemilihan Pj Gubernur Papua Barat Daya Selesai Pekan Depan

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan sidang tim penilaian akhir (TPA) untuk memilih Pj Gubernur Papua Barat Daya digelar pekan depan. Sebab, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang.

"Kemungkinan Minggu depan sudah ada sidang TPA penjabat gubernurnya. Karena pelantikan penjabat gubernur adalah simbol peresmian adanya pemerintahan de facto provinsi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024 juga dapat segera disahkan. Agar, tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024 yang akan di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita akan mengeluarkan Perppu sesegera mungkin. Lalu dilanjutkan pelantikan pejabat gubernur di Provinsi Papua Barat Daya, dan setelah itu Perppu setelah diundangkan dan kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Itulah langkahnya," ujarnya.

"Ini harus cepat dilakukan karena KPU sedang menyusun tahapan. jangan sampai ada tahapan yang terganggu karena keterlambatan kita dalam menjalankan proses ini. Kita harus bekerja dengan sangat keras," sambung Tito.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui RUU Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Sehingga resmi jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38 provinsi.

Pengesahan RUU Papua Barat Daya dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (17/11).

"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Papua Barat Daya menjadi provinsi keempat daerah otonomi baru (DOB) Papua. Sebelumnya telah resmi dibentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, dengan pembentukan Papua Barat Daya diharapkan dapat mengatasi konflik dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

"Kami berharap, bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di provinsi Papua Barat," ujarnya membacakan laporan Komisi II DPR.

Pemekaran wilayah Papua merupakan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

"Demikian laporan kami Komisi II DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf," tutup Guspardi.

[fik]