Mendengar Suara Gen Z soal Perlindungan Data Pribadi

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebagai generasi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, generasi Z justru memandang kebocoran data pribadi merupakan insiden yang mengkhawatirkan. Salah satunya saat bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card Prabayar.

Annisa Zulfalia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) mengaku was-was manakala mengetahui data SIM Card Prabayar tersebar.

"Masalahnya kan sekarang data kita cuma nomor HP aja itu terhubung kemana-mana, termasuk NIK. Jadi perlindungan data pribadi itu penting banget," kata Lia panggilan akrabnya kepada Merdeka.com, Rabu (7/9).

Hal senada juga dikatakan Rohmat Arief. Mahasiswa UNDIP ini mengatakan kebocoran data ini merupakaan tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait, menurut dia setiap sistem keamanan pasti memiliki kelemahan yang menjadi celah masuk bagi hacker. Maka dari itu, ia menganggap penting bagi masyarakat untuk melek terkait keamanan data pribadinya.

"Contohnya jangan sembarangan klik link, jangan pakai sandi yang sama untuk setiap akun, dan pakai autentikasi dua kali. Harus sadar kalau nyerahin data ke pihak lain itu pasti ada risikonya," kata Rohmat.

Sementara itu, menurut mahasiswa UIN Walisongo Lintang Pratama, dirinya sudah merasa bosan dengan kabar tentang kebocoran data. Semestinya, Kominfo dan pihak pengelola data harus mulai serius meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat.

"Di sini tindakan hacker jelas salah, tapi yang collect dan ngelola data tetap harus tanggung jawab. Kenapa minta data kalau nggak bisa menjaga," ujar dia.

Pernyataan kalangan generasi Z itu seperti tergambar dalam hasil survei Komnas HAM tahun 2020. Dalam survey itu disebutkan bahwa kelompok usia 17-25 tahun ini memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi mereka. Sebanyak 78,4 persen responden menganggap data pribadi mereka tak aman di internet.

Sebagaimana diketahui,Komisi I DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan oleh Pemerintah dalam Pembahasan di Tingkat I. Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyepakati RUU PDP akan masuk dalam tahapan Pembahasan Rapat Paripurna atau Pembahasan di Tingkat II.

Reporter: Dinda Khansa Berlian [faz]