Mendikbud: Uji Ulang Kompetensi Guru Tetap Dilaksanakan

Mataram (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, uji ulang kompetensi guru tetap dilaksanakan, meskipun ada penolakan dari pihak tertentu, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tetap jalan, yang menolak itu karena belum tahu saja. Mau dilakukan penilaian tapi tak mau, kompetensi itu karena ada sesuatu yang dinilai," kata Nuh ketika ditemui usai pembukaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Mataram, NTB, Senin.

Nuh membuka FLS2N yang berlangsung 17-23 Juni 2012 dan diikuti sebanyak 3.800 peserta dan pendamping dari 33 provinsi di Indonesia, yang berasal dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa berkebutuhan khusus atau Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) SERTA Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta.

Ia mengatakan, uji ulang kompetensi guru itu mutlak dilakukan guna mengukur kinerja para guru yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Para guru yang telah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA) diwajibkan menjadi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diuji ulang kompetensinya.


"Maksudnya untuk mengukur, apakah seorang guru yang sudah bersertifikasi ada peningkatan kualitas atau tidak. Harus ada ukuran kinerja atas sertifikat itu, sehingga dilakukan pengukuran kinerja," ujarnya.

Nuh malah khawatir, guru yang telah lulus uji kompetensi awal itu tidak menunjukkan kinerja yang sesuai. Misalnya, absennya banyak atau sering keliru atau salah dalam mengajar.

"Itu yang harus diukur, kalau ada guru yang ternyata tidak lulus bukan akan diberhentikan dari guru tetapi dibina, karena harus ada `reward and punishment`," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI NTB H Ali A Rahim mengatakan, kebijakan ujian ulang kompetensi guru itu diyakininya akan memunculkan gejolak dari para guru.

Karena itu, PGRI NTB menolak kebijakan uji ulang kompetensi guru yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Bahkan, PGRI NTB mengancam akan melakukan aksi untuk menentang kebijakan tersebut jika tetap dilakukan oleh Kemendibud.

"Seharusnya Kemdikbud melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap guru yang sudah memperoleh sertifikat, bukan ujian lagi yang membutuhkan biaya besar," ujar Ali. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.